Warga Jakarta Ganti KTP Tunggu Keppres Pemindahan Ibu Kota

Penggantian KTP warga Jakarta dilakukan secara bertahap setelah Undang-undang nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) resmi berlaku.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur untuk memulai proses penggantian 8,3 juta KTP warga Jakarta. (CNN Indonesia/Ramadhan Nur Fadillah)

Jakarta, Indonesia --

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur untuk memulai proses penggantian 8,3 juta KTP warga Jakarta.

"Iya menunggu Keppres," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin saat dihubungi, Kamis (2/5).

Lihat Juga :

3 Juta KTP Warga Jakarta Diubah Jadi DKJ Tahun Ini

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi mengatakan penggantian KTP akan dilakukan secara bertahap setelah Undang-undang nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) resmi berlaku.

Menurutnya ada sekitar 3 juta KTP warga Jakarta yang akan diganti pada tahun ini.

"Proses pergantiannya sebentar, 5 sampai dengan 10 menit selesai cukup dengan membawa KTP saja," ujarnya.

Budi memastikan penggantian KTP tersebut tidak berdampak terhadap pelayanan publik yang menggunakan NIK.

Ia menyebut KTP warga Jakarta akan berubah pada status provinsi yang awalnya Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta.

Lihat Juga :

Fakta-Fakta Pembunuhan Mayat dalam Koper di Bekasi

Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menargetkan pergantian elemen data KTP elektronik bagi 8,3 juta warga Jakarta akan rampung selama tiga tahun usai status DKI Jakarta berubah menjadi DKJ.

"Kurang lebih Insyaallah sudah kita koordinasikan, selama tiga tahun untuk 8,3 juta penduduk itu," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi kepada Indonesia.com, Senin (29/4).

Status Jakarta sebagai ibu kota baru bisa tergantikan oleh Nusantara di Kalimantan Timur apabila Keputusan Presiden tentang UU IKN terbit. Belum diketahui kapan aturan itu diterbitkan.

(lna/fra)

[Gambas:Video CNN]