DPR Sesalkan Pemerintah Tak Minta Maaf usai Gagal Jaga Data Warga

DPR RI menyesalkan langkah pemerintah yang tidak kunjung menyampaikan permintaan maaf resmi pasca adanya insiden peretasan di Pusat Data Nasional (PDN).

Ilustrasi keamanan siber. (REUTERS/Kacper Pempel)

Jakarta, Indonesia --

DPR RI menyesalkan langkah pemerintah yang tidak kunjung menyampaikan permintaan maaf resmi pasca adanya insiden peretasan di Pusat Data Nasional (PDN).

Anggota Komisi I DPR dari fraksi PKS, Sukamta menilai hal tersebut seharusnya dilakukan pemerintah lantaran telah gagal menjaga data-data pribadi milik warga dan negara.

Lihat Juga :

Pengacara SYL Minta KPK Usut Green House Milik Pimpinan Parpol

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu yang sebetulnya kita sesalkan. Ini persoalan mental pejabat kita yang tidak dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya," ujarnya dalam diskusi publik, Sabtu (29/6).

Sukamta mengatakan sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya meminta maaf lantaran layanan imigrasi sempat terganggu akibat serangan ke PDN.

"Permintaan maaf dari pemerintah itukan baru hanya karena gangguan layanan, bukan kegagalan dalam melaksanakan tugas menjaga data," tuturnya.

Lihat Juga :

Kronologi Koper Penumpang di Soetta Dibobol Petugas Handling

Sebelumnya, PDN lumpuh karena diserang kelompok peretas bernama Lockbit 3.0 sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Peretas meminta uang tebusan hingga Rp131 miliar sebagai imbalan pengembalian data. Akan tetapi, pemerintah menolak memberikan uang itu.