Ada Pilkada, Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Pendaftaran CPNS 2024
Ketua Ombudsman Mokhammad Najih meminta pemerintah dan DPR menunda seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) tahun ini sampai setelah Pilkada.
Usulan mereka sampaikan dalam Rakor Pengawasan Bidang Kepegawaian mengenai Penanganan Laporan Masyarakat, Seleksi CASN dan Netralisasi ASN dalam Pilkada yang diselenggarakan pada Kamis (2/5).
Usulan ini ia ajukan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Ginsang sebagai bagian untuk mencegah dijadikannya seleksi CASN sebagai komoditas politik.
"Pak Junimart Ginsang, kalau boleh saya mengusulkan untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai selesainya pilkada biar tidak dijadikan komoditas politik," Usulnya.
Najih berharap usulan ini segera dapat didiskusikan lebih lanjut oleh DPR dengan BKN.
"Ke teman-teman di BKN mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan supaya seleksi ini tidak dijadikan komoditas oleh para aktor politik," lanjutnya.
"Misal menjanjikan 'nanti yang dukung saya akan saya jadikan ASN' misalnya," ungkapnya.
Najih mengatakan usul penundaan seleksi CASN ini diajukan juga belajar dari Pilpres kemarin. Ia mengatakan isu netralitas dan keterlibatan aparatur daerah dan pusat menjadi sorotan MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
"Meskipun dari putusannya tidak mengaitkan proses keterlibatan aparatur ataupun ASN sebagai bagian dari hal yang mengurangi nilai demokrasi, tetapi diakui dalam putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN harus terus diperbaiki. Menjadi catatan badan pengawas pemilu untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya. Hal ini menjadi sangat penting terutama menjelang pemilihan kepala daerah," ucapnya.
Pemerintah akan membuka lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN/CPNS) dengan total formasi 2,3 juta untuk tahun anggaran 2024.
Dari jumlah tersebut, lowongan CPNS ini terbagi untuk Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1,6 juta dan lulusan baru atau fresh graduate sebanyak 690 ribu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan penyediaan lowongan untuk fresh graduate sesuai dengan perintah Jokowi.
Terkini Lainnya
-
VIDEO: Banjir dan Longsor, 14 Orang Tewas di Kabupaten Luwu Sulsel
-
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jawa Barat 2024
-
Pemprov Sulsel Tetapkan Tanggap Darurat Banjir dan Longsor 5 Kabupaten
-
Tak Hanya di AS, Demo Pro-Palestina Juga Diikuti Mahasiswa Australia
-
3 Tetangga RI Disebut Korsel Akan Diserang Korea Utara
-
Jepang Buka Suara Usai Disebut Xenofobia oleh Joe Biden
-
2 Alasan Menteri PUPR Ogah Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta
-
Transmart Akan Buka 10 Oishiwa, Kokas Siap Punya Surga Makanan Jepang
-
Cuaca Panas Dongkrak Penjualan AC di RI
-
Jangan Serang Psikologis Pemain Jelang Indonesia vs Guinea
-
Indonesia Akhiri Puasa 16 Tahun Lolos ke Final Uber Cup
-
Link Live Streaming Indonesia vs Taiwan di Semifinal Thomas Cup 2024
-
WhatsApp Luncurkan Fitur Baru, Bisa Bikin Jadwal
-
Tong Setan, Cara Ekstrem Astronaut Agar Tak 'Letoy' di Luar Angkasa
-
Cara Cek Sertifikat Vaksin Covid-19 di Tengah Kisruh AstraZeneca
-
VinFast, Senjata Vingroup Kuasai Pasar Global Kendaraan Listrik
-
Pemotor Kawal Ambulans di Jalan Bisa Ditilang Polisi
-
Modus Pemalsuan Pelat Nomor ZZ, Terdaftar di Mio Dipakai Land Rover
-
Billy Luncurkan Misi Terakhir Lawan Homelander di Trailer The Boys 4
-
Perjalanan Cinta Rizky Febian dan Mahalini hingga Menuju Pelaminan
-
Michelle Yeoh Dapat Presidential Medal of Freedom dari Biden
-
Sebentar Lagi, BTS Pop-Up Store Hadir di Metro Gandaria City Jakarta
-
Awas, Kenali Gejala Terkena Heat Stroke Akibat Paparan Cuaca Panas
-
Ci(n)ta Rasa William Wongso