yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada atau tidak ada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, mestinya sejak awal menjadi garda depan dalam keamanan siber pemerintah.

Pada Senin (1/7), Hadi yang mengatakan BSSN "akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan," usai serangan ransomware brain cipher ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

"Sebetulnya tanpa ditunjuk khusus oleh Menko Polhukam, salah satu kewenangan BSSN adalah menjadi koordinator keamanan siber pada sektor administrasi pemerintahan," kata Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, dikutip dari Antara, Selasa (2/7).

Lihat Juga : Terduga Hacker PDNS Minta Maaf, Bakal Beri Kunci Data Gratis Besok

Menurut dia, yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, yang perlu digali lebih dalam adalah aspek apa saja yang dipegang kendalinya oleh BSSN terkait dengan PDNS 2.

"Apakah hanya dalam proses melakukan audit dan digital forensik serta mengembalikan data yang terkunci? Meskipun dalam hal ini BSSN tidak dilibatkan oleh Kominfo pada saat proses desain?" ujar Pratama.

"Atau sampai pada pengelolaan harian nanti setelah PDNS 2 bisa beroperasional kembali dengan data dan aplikasi baru?"

Lihat Juga : Pernyataan Lengkap Brain Chiper yang Mengklaim Bobol PDNS 2

Ia menggarisbawahi pengelolaan harian mestinya tetap di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Hal ini seharusnya tetap menjadi tugas dari Kominfo untuk mengelola PDNS beserta vendor yang dipilihnya," lanjut Pratama.

Dalam Rapat Kerja di Komisi I DPR, pekan lalu, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan lembaganya sejak 2023 sudah memprediksi ransomware akan jadi salah satu jenis serangan siber di RI.

"Dan untuk mengantisipasi itu kita sampaikan ke semua lembaga untuk mengantisipasi-nya," klaim dia, Kamis (27/6).

Menurutnya, BSSN juga sudah memiliki Pusat Operasi Keamanan Siber di Ragunan, Jakarta Selatan, yang salah satunya digunakan buat mencegah serangan siber.

Hinsa mengakui fasilitas tersebut hanya mampu mengawasi sebesar 5 persen dari total keseluruhan data nasional.

"Karena bagaimanapun sensor ini bisa kita prioritaskan, misalnya, sensor kita amankan di lingkaran katakanlah istana, jadi kondisinya seperti itu," aku dia.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/arh)