Said Aqil Setuju Izin Tambang untuk Ormas: Harus Selamanya
![Said Aqil Setuju Izin Tambang untuk Ormas: Harus Selamanya Eks Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj setuju ormas Islam mendapat izin pengelolaan tambang. Dia menganggap sebagai berkah kemerdekaan.](https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/02/08/ketua-lembaga-persahabatan-ormas-islam-lpoi-said-aqil-siraj-saat-membacakan-petisi-ulama-untuk-demokrasi_169.jpeg?w=650&q=90)
Mantan Ketua Umum PBNU sekaligus Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj setuju jika ormas-ormas Islam dapat mengelola tambang asalkan pemerintah tak basa-basi dan serius memfasilitasi.
"Setuju dengan syarat pemerintah harus serius. Bukan hanya basa basi. Tapi serius," kata Said usai acara 'Tadarus Sejarah dan Launching Indonesia-Tiongkok Cultural Training' di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (2/6).
Said menilai banyak ormas keagamaan yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan sangat berjasa besar dalam kemerdekaan, namun belum mendapat berkah dari kemerdekaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun mengibaratkan izin usaha pertambangan (IUP) ini sebagai berkah kemerdekaan untuk ormas keagamaan khususnya ormas Islam. Karenanya, ia meminta pemerintah ikut memudahkan ormas keagamaan ketika sudah mendapatkan izin tambang.
Kemudahan bisa dari sisi fasilitas, isi tambang yang masih memadai, aturan jelas hingga perizinan.
ADVERTISEMENT
"Bukan cuma lahan yang sudah ambil dagingnya. Dan potensi baik dan harus selamanya. Bukan cuma Pak Jokowi berakhir nanti ganti kebijakan," kata dia.
"Mereka sampai sekarang belum dapat berkah dari kemerdekaan ini. Kita ibadah terus, mengabdi. Belum dapat berkah. Karena itu pemerintah berikan fasilitas konsesi tambang sebenarnya itu langkah yang baik," kata dia.
Said menambahkan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan juga diharapkan bisa mendorong kemandirian ormas tersebut.
Meski menyambut baik Said tetap mengajak ormas keagamaan melihat secara cermat dan kritis soal tawaran tambang ini. Terlebih, isu yang berkembang di luar cenderung negatif.
"Katanya untuk cuci piring dan sebagainya. Coba pemerintah buktikan bukan cuci piring. Tapi betul-betul kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan. Nah, selama ini jomplang. Yang kaya yang kelola tambang. Oligarki. Eh kita ormas islam yang berjasa merdeka lawan penjajah, belum dapat apa-apa," ujar Said.
Ia lantas mendorong pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah sebagai tindak lanjut pemberian izin usaha tambang ke ormas keagamaan.
Langkah-langkah tersebut diantaranya memastikan perangkat Peraturan Perundang Undangan yang memadai dalam perizinan. Kemudian membuka secara transparan lokus redistribusi dan realokasi sumberdaya alam khususnya mineral dan batubara.
"Memastikan dan memampukan ormas-ormas Keagamaan agar berkemampuan mengelola sumber daya alam khususnya mineral dan batubara secara ramah lingkungan dan berpihak pada kemaslahatan sosial serta berorientasi pada keberlanjutan pembangunan," kata Said.
"Memastikan adanya upaya penyelamatan lingkungan hidup di sektor pertambangan secara terencana terpadu dan berkelanjutan bersama ormas keagamaan dan stakeholders bangsa lainnya," kata dia.
Said juga meminta adanya tuduhan motif politis atas pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan ini harus ditepis. Salah satu caranya para penyelenggara negara segera mengajak seluruh ormas agama duduk bareng berdialog secara transparan soal pemberian izin tambang ini.
"Ini khonimah-nya belum, gegernya sudah luar biasa. Agar ke depan tidak ada lagi desas-desus terkait isu cuci piring nasional dan seolah-olah hanya akan memindahkan tanggung jawab recovery dan reklamasi tambang serta resolusi konflik pasca tambang. Maka perlu dipertegas peta potensi lokus izin tambang yang akan diberikan," kata dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
PBNU menyatakan siap menerima IUP pengelolaan tambang. Mereka juga sudah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelolanya serta tenaga yang cukup untuk menjaga profesionalitas perusahaan. Sementara Muhammadiyah masih mengkaji terkait rencana kebijakan ini.
(rzr/wis)[Gambas:Video CNN]
Terkini Lainnya
-
Kapolri Terjunkan Itwasum-Propam, Supervisi Penyelidikan Kasus Afif
-
FOTO: Penertiban Tenda Pencari Suaka di Setiabudi Jakarta
-
Polisi Ungkap Adik Remaja Bunuh Ayah di Duren Sawit Ikut Terlibat
-
VIDEO: Kondisi Kabin Air Europa usai Diguncang Turbulensi Kuat
-
Viral Gereja di Meksiko Jual Lapak Surga Rp1,6 Juta per Meter Persegi
-
Korut Klaim Sukses Uji Coba Rudal Nuklir buat Gertak AS dan Sekutu
-
BPS Catat RI Deflasi Dua Bulan Berturut-turut Tahun Ini
-
Pelni Ajukan PMN Rp500 M Buat Ganti Kapal Usang Berusia 39 Tahun
-
Jokowi Bahas Nasib Wacana Bea Masuk 200 Persen Impor Produk China
-
Nova Arianto dan Erick Thohir Sepelekan Selebrasi Berlebihan Australia
-
Reaksi Lee Chong Wei Soal Zhang Zhi Jie Meninggal
-
Kata-kata Diogo Costa Jadi Pahlawan Portugal di 16 Besar Euro 2024
-
Daftar Hp Tidak Bisa Pakai WA Juli 2024, Termasuk iPhone dan Samsung
-
VIDEO: Detik-detik Roket China Tak Sengaja Meluncur dan Meledak
-
Siapa Brain Chiper yang Ngaku Jadi Pembobol PDNS 2?
-
Data Apa Saja Harus Dibawa Saat Bikin SIM Pakai BPJS?
-
Singapura Bakal Larang Sepeda Motor Tua dan Batasi Mesin Diesel
-
Syarat Perpanjang SIM Pakai BPJS Berlaku 1 Juli 2024
-
Jennifer Lopez-Ben Affleck Konon Sudah Bubar Sejak Maret
-
Perjalanan Cinta Ayu Ting Ting dengan Fardhana hingga Batal Menikah
-
Ramai Tren Cek Khodam di Media Sosial, Apa Hukumnya dalam Islam?
-
INFOGRAFIS: Polutan, Kamu Ngapain Aja di dalam Tubuh?
-
Ci(n)ta Rasa William Wongso