Kejagung Bantah KPK soal Tutup Pintu Koordinasi Jika Jaksa Ditangkap

Kejaksaan Agung menegaskan senantiasa mendukung kerja-kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Ilustrasi. Kejagung menegaskan mereka selaku mendukung kerja-kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. (CNN Indonesia/Ramadhan Nur Fadillah)

Jakarta, Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut supervisi dan koordinasi akan diputus jika ada jaksa yang ditangkap.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menilai pernyataan yang disampaikan Alex dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR itu tidak sesuai fakta.

Lihat Juga :

8 Tahun di KPK, Alex Marwata Merasa Gagal Berantas Korupsi

Harli menyatakan sampai saat ini hubungan antara Kejaksaan dengan KPK berjalan dengan baik dan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Ia pun mempertanyakan dasar tudingan yang disampaikan Alex.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi kewenangan KPK justru lebih besar dari kejaksaan, sehingga tidak beralasan jika kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi," kata Harli dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (2/7).

Harli menambahkan Kejaksaan Agung selama ini juga terus mendukung kerja-kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan cara mengirimkan jaksa-jaksa yang andal dan mumpuni ke KPK.

Ia juga menegaskan kejaksaan sangat terbuka dan selalu memfasilitasi KPK dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi, khususnya terkait kasus korupsi yang berada daerah-daerah.

"Jika KPK menengarai ada pintu yang tertutup untuk koordinasi, sebaiknya diungkap dengan detail terkait peristiwa apa, di daerah mana, dan terkait persoalan apa supaya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Lihat Juga :

ICW Duga Ada Pejabat Struktural KPK Hambat Penanganan Perkara

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Kejagung pasti akan menutup pintu koordinasi dan supervisi apabila ada jaksa yang ditangkap oleh KPK.

"Memang di dalam UU KPK, baik yang lama maupun yang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan bapak/ibu sekalian, tidak berjalan dengan baik," kata Alex di DPR, Senin (1/7).

"Ego sektoral masih ada. Kalau kami menangkap teman-teman jaksa, misalnya, tiba-tiba dari pihak Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian," ucapnya.

(tfq/tsa)

[Gambas:Video CNN]