Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN Buntut Peretasan

Presiden Jokowi memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit tata kelola PDN buntut peretasan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) buntut peretasan yang berlarut.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelolaPDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai mengikuti rapat internal terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yusuf mengatakan sebagai tindak lanjut, BPKP akan mendalami tata kelola dan finansial PDN. Sebab menurutnya, audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.

Yusuf belum bisa mengkonfirmasi berapa lembaga yang terdampak. Namun ia menyebutkan selama ini PDN belum pernah diaudit. Di sisi lain, Yusuf tidak menjelaskan lebih lanjut kapan target audit selesai.

Lihat Juga :

Muhammadiyah Klaim Jadi Korban Peretasan PDNS

"Secepatnya. The sooner, the better. Ikan sepat, ikan gabus," ujar Yusuf.

Sebelumnya, PDN lumpuh karena diserang peretas. Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik BSSN yang dinilai abai hingga terjadi peretasan PDN.

Hasanuddin menganggap itu sebagai kebodohan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun.