AHY Lapor ke Jokowi 2.086 Hektare Lahan IKN Masih Bermasalah

Ilustrasi. Menteri ATR/BPN AHY melapor ke Presiden Jokowi masih ada 2.086 hektare tanah di IKN yang belum bisa digunakan untuk pembangunan. (Biro Humas Setjen Kemhan)

Jakarta, Indonesia --

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sebanyak 2.086 hektare lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur masih bermasalah.

AHY telah melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui rapat internal terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4).

"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan dalam pembangunan IKN," kata AHY.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya. Di sinilah tadi kami melaporkan kepada bapak Presiden," imbuhnya.

AHY mengatakan dari ribuan hektare lahan itu, tidak semuanya menjadi lahan prioritas untuk pembangunan inti IKN.

Lihat Juga :

ANALISIS

Masa Depan Politik Ganjar Usai Kalah Pilpres 2024

Ia menjelaskan lahan bermasalah yang ditargetkan pemerintah untuk pembangunan di antaranya adalah pengendali banjir di Sepaku yang luasnya kurang lebih 2,75 hektare dengan kurang lebih 22 bidang tanah.

Kemudian, ada pula lahan yang aman dijadikan jalan tol atau bebas hambatan, khususnya seluas 44,6 hektare atau sekitar 48 bidang tanah.

"Yang jelas bagi kami prinsipnya adalah harus clean and clear dulu lahan yang ada, kemudian baru kita bisa keluarkan sertifikat hak pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin," jelas AHY.

Lihat Juga :

Anies Usai Penetapan Prabowo-Gibran: Catatan di MK Tak Boleh Dilupakan

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyatakan Presiden Jokowi mewanti-wanti kepadanya untuk berhati-hati ihwal pembebasan lahan di IKN. Upaya persuasif dan jual untung, menurutnya, harus diupayakan.

Ia menjelaskan jika warga tidak berniat menjual tanah, maka pemerintah harus memindahkan warga tersebut pada lokasi atau lahan yang lebih baik dan tetap menguntungkan alias tidak merugikan warga setempat.

"Yang jelas penekanan dari Bapak Presiden yang kami catat tentunya, pertama, dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan kita harus pendekatannya dengan baik. Tidak boleh ada yang menjadi korban masyarakat yang seharusnya kita lindungi tidak boleh merugi, apalagi menjadi korban," ujar putra sulung SBY itu.

(khr/tsa)

[Gambas:Video CNN]