Bos BTN Usul Bentuk Dana Abadi Untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo

Dirut BTN Nixon mengusulkan pemerintah membentuk dana abadi perumahan untuk program 3 juta rumah Prabowo agar tak bebani APBN. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, Indonesia --

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN Nixon Napitupulu menyambut baik program 3 juta rumah yang diusung presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Nixon menangkap program 3 juta rumah itu berlaku untuk 5 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dengan kata lain, ada sekitar 500 ribu-600 ribu unit rumah yang disediakan per tahunnya.

Angka tersebut naik tiga kali lipat dari apa yang diusung Presiden Joko Widodo, yakni 1 juta rumah selama 5 tahun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sudah baca (program Prabowo) dan sebenarnya sudah beberapa kali diskusi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, BP Tapera, dan Sarana Multigriya Finansial (SMF)," tutur Nixon dalam Konferensi Pers di Menara BTN, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).

Lihat Juga :

Kemenpan RB Minta 14 Instansi Susun Jabatan PNS Bisa Diisi TNI/ Polri

"Dengan Kementerian Keuangan juga sudah diskusi beberapa kali, salah satunya mengenai rencana pemerintahan baru yang akan mendorong tumbuhnya kredit pemilikan rumah (KPR) atau perumahan yang disubsidi pemerintah, menjadi 3 juta rumah dalam 1 periode, bukan per tahun," sambungnya.

Menurut Nixon, berat jika target yang meningkat itu tetap memakai skema yang sama seperti di era Presiden Jokowi. Menurutnya, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyebut APBN mau tak mau harus menanggung semua kebutuhan likuiditas program FLPP. Apalagi, targetnya melesat ke 3 juta unit rumah.

"Kalau pemerintah baru menyediakan 3 juta FLPP ya kita happy-happy saja, tapi kalau pakai hitungan sekarang, rasanya berat. Kita harus ada terobosan lain, yaitu berupa perubahan skema yang secara budget pemerintah bisa ter-absorb lebih masuk akal," saran Nixon.

"Karena kebutuhan pemerintah ke depan kan jauh banyak. Alokasinya juga sangat banyak dan pasti ada kebutuhan lain yang besar juga," imbuhnya.

BTN lantas mengusulkan pengelolaan dengan cara baru, yakni dalam bentuk dana abadi. Nixon menyebut dana tersebut bisa dikelola oleh BP Tapera.

Selain FLPP, Nixon juga mengusulkan adanya subsidi selisih bunga. Ia menegaskan skema anyar ini bisa lebih irit, tetapi sanggup meningkatkan jumlah rumah yang disasar.

"Katakanlah, contoh taruh di surat utang negara (SUN) dengan return katakanlah 6 persen saja untuk tenor panjang. Maka, dia akan bisa menutupi KPR dengan pola subsidi selisih bunga, bunganya bayarin subsidi selisih bunga 250 ribu rumah setahun," jelasnya.

"Kami juga mengusulkan kenaikan limit ke Rp300 juta, sehingga rumahnya lebih layak. Sekarang kan Rp180 juta-Rp190 juta, kalau bisa ke Rp300 juta mungkin tadinya tipe 30 bisa jadi tipe 36. Untuk mengejar kelayakannya bagi masyarakat Indonesia," tutup Nixon.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)