Jalan Depan Kantor KPU Ditutup Jelang Penetapan Prabowo-Gibran

Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Kantor KPU RI ditutup jelang penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Sejumlah personel kepolisian melakukan pengamanan menjelang rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta, Indonesia --

Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Kantor KPU RI ditutup jelang penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Piplres 2024, Rabu (24/4).

Pantauan Indonesia.com, Jalan Imam Bonjol ditutup pihak aparat keamanan dengan menggunakan barrier yang terbuat dari beton yang dilengkapi dengan kawat berduri di bagian atasnya.

Lihat Juga :

Polisi Kerahkan 4.266 Personel Saat Penetapan Presiden-Wapres di KPU

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlihat ada beberapa kendaraan taktis (rantis) milik Polri yang disiagakandi tepi jalanan depan Kantor KPU. Selain itu, tampak aparat kepolisian juga berjaga menyebar di sekitar Kantor KPU.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan selama agenda penetapan Presiden dan Wakil Presiden tersebut ruas jalan di depan Kantor KPU ditutup dalam rangka pengamanan.

Ia meminta kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di sekitar lokasi untuk mencari jalan alternatif.

"Jalan di depan KPU ditutup," katanya.

Lihat Juga :

Anies Bakal Hadiri Penetapan Prabowo Jadi Presiden Terpilih di KPU

KPU akan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Rabu (24/4) hari ini. Berdasarkan hasil pemungutan suara Pilpres 2024 dan putusan MK Prabowo-Gibran resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Prabowo-Gibran meraup 96,2 juta suara atau 58,6 persen suara sah nasional di Pilpres 2024. Hasil pilpres ini sempat digugat Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ke MK.

Kedua pihak menilai ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Namun, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.