yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Masa pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir Oktober mendatang. Artinya Jokowi hanya punya waktu sekitar enam bulan lagi untuk menjalankan program-program yang selama ini ia canangkan.

Di sisa kepemimpinannya, tak sedikit janji manis yang pernah ditebar oleh Jokowi hingga kini masih jauh panggang dari api. Salah satunya soal pertumbuhan ekonomi.

Pada masa kampanye 2014, Jokowi pernah berjanji menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Berlainan dengan harapan Jokowi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata-rata 4,12 persen pada 2014-2015.

Pemerintah Jokowi kemudian mulai menurunkan targetnya di periode kedua pemerintahannya dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2 persen di RPJMN 2020-2024. Namun hingga kuartal IV 2023, pertumbuhan ekonomi hanya 5,04 persen.

Lihat Juga : Hancur Lebur Ekonomi Israel Usai Gempur Gaza

Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, Jokowi punya banyak program unggulan seperti hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lantas apa saja PR yang perlu segera diselesaikan oleh Jokowi di sisa masa kepemimpinannya?

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan ada banyak PR yang harus diselesaikan oleh Jokowi. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang menjadi program andalan Jokowi.

Menurutnya, masih banyak infrastruktur yang berstatus proyek strategis nasional (PSN) yang belum selesai dan bahkan belum memulai pembangunan.

"Selain itu, PSN yang sudah dibangun juga tidak sesuai harapan hasilnya," katanya kepada Indonesia.com.

Lihat Juga : Unilever Blak-blakan Alasan Tarik Es Krim Magnum di Inggris

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat 190 PSN rampung diselesaikan sepanjang 2016-2023. Sementara itu, sebanyak 42 proyek ditargetkan selesai tahun ini.

Rinciannya sebanyak 32 PSN selesai dari awal tahun hingga Oktober 2024. Kemudian 10 PSN selesai dari Oktober-Desember 2024 atau usai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.

Nailul mengatakan Jokowi harus fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan PSN sembari memilih PSN yang prioritas dan tingkat keberhasilannya tinggi.

"Saya yakin tidak semua PSN akan berhasil dibangun di sisi waktu saat ini. Sulit diwujudkan," katanya.

PR lainnya yang juga harus diselesaikan Jokowi adalah pemerataan akses internet karena penting untuk mendongkrak ekonomi. Nailul mengatakan jika dilihat dari tingkat penetrasi internet sebenarnya sudah cukup baik. Namun jika diukur dari tingkat coverage sinyal kuat, maka masih rendah.

Lihat Juga : Alasan Bea Cukai Tega Pungut Bea Rp30 Juta Atas Sepatu Harga Rp10 Juta

"Masih banyak blind atau blank spot di Indonesia Timur, khususnya di daerah 3T. Eh dana pembangunan tower sinyal telekomunikasi malah dikorupsi," katanya.

Selain itu, Nailul melihat pemanfaatan dari internet masih sangat lambat dan terpusat di beberapa kota tier 1 dan 2. Hal itu bisa dilihat dari e-commerce dan dan fintech yang masih terpusat di kota-kota besar.

Alhasil masih banyak kota yang belum merasakan manfaat internet secara optimal. Padahal pemanfaatan internet bisa berdampak pada ekonomi suatu daerah.

"Ini yang jadi PR juga dari segi digital economy," kata Nailul.

Lihat Juga : ANALISIS Perlukah Kereta Cepat Dilanjut Sampai Surabaya, Apa Untungnya?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan Jokowi perlu fokus menyelesaikan tiga hal. Pertama, tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2015 mencapai 11,22 persen. Sementara tingkat kemiskinan tercatat 9,35 persen per Maret 2023.

Artinya tingkat kemiskinan hanya turun 2 persen selama hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi.

"Kedua, kualitas pendidikan angkatan kerja yang masih rendah, sekitar 80 persen lebih berpendidikan rendah," kata Esther.

Kemudian masalah ketiga adalah investasi yang kurang berkualitas. Esther mengatakan investasi yang masuk ke Indonesia cenderung untuk industri padat modal sehingga sedikit menyerap tenaga kerja.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut pun sempat diakui oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, idealnya realisasi investasi seharusnya berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Namun, investasi yang masuk di Indonesia saat ini hampir semuanya high technology, bukan lagi padat karya yang membutuhkan banyak pekerja.

"Aku harus akui itu, antara target nilai investasi dengan tenaga kerja nggak berbanding lurus karena investasi sekarang ini bukan lagi padat karya yang banyak. Kalau kita mau bangun hilirisasi bauksit, nikel, tembaga, mana ada pakai manusia-manusia. Palingan bangun konstruksinya saja, setelah itu dioperasikan semua oleh mesin," tuturnya beberapa waktu lalu.

Esther mengatakan masalah tingkat kemiskinan, pendidikan angkatan kerja yang rendah, dan investasi yang kurang berkualitas harus menjadi fokus Jokowi.

"Ketiga itu sangat penting mengingat tahun 2045 akan terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif, jangan sampai terjadi ledakan pengangguran," katanya.

Sementara terkait program andalan Jokowi seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan pembangunan IKN, Esther melihat butuh waktu cukup panjang untuk menyelesaikannya. Terkait pembangunan infrastruktur, ia menilai butuh waktu untuk menjangkau seluruh pelosok negeri ini karena modal yang digunakan tidak sedikit.

Kemudian terkait hilirisasi industri, Esther melihat butuh upaya untuk mengisi kekosongan yang ada dari hulu sampai hilir. Sedangkan terkait IKN, butuh waktu yg panjang karena keterbatasan dana dan migrasi perlahan dari Jawa ke Kalimantan, baik sumber daya manusia maupun infrastrukturnya.

"Saya rasa butuh waktu lebih dari 5 tahun," katanya.

Lihat Juga : Fetri dan Cuan Rp20 Juta per Hari dari Jual Baju Shimmer saat Lebaran

 

(agt/agt)