Golkar dan Gerindra Respons Desas-desus Koalisi 4 Partai Plus Jokowi

Golkar dan Gerindra buka suara soal isu yang beredar akan ada koalisi 4+1 alias empat partai plus Presiden Jokowi di Pilkada 2024.

Politikus Golkar dan Gerindra merespons rumor koalisi 4+1 yang terdiri dari empat partai plus Presiden Jokowi. (Foto: CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)

Jakarta, Indonesia --

Partai Golkar dan Gerindra buka suara soal isu beredar yang menyebut bakal dibentuk koalisi 4+1 di Pilkada serentak 2024.

Koalisi ini disebut berisi empat partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan plus satu Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan partainya tidak mengenal istilah koalisi 4 partai plus 1.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut yang ada saat ini adalah partai-partai di KIM solid mendukung pemerintahan Jokowi dan mendukung keberlanjutan pemerintahan Prabowo.

"Persoalan koalisi karena memang sangat bersahabat dan sangat solid, setiap kontestan politik berkonsultasi dengan Pak Jokowi sebagai presiden maupun Pak Jokowi sebagai pribadi itu adalah sesuatu yang sangat wajar," kata Nurdin dalam Political Show di Indonesia TV, Senin (24/6) malam.

Lihat Juga :

Kiprah Kader PKS di Pilgub Jakarta, Selalu Kalah dari Koalisi PDIP Cs

Menurut Nurdin, bukan hal aneh jika nantinya Jokowi ikut dalam proses pilkada di suatu daerah jika ada partai politik yang meminta.

"Mungkin tergantung partai mana yang membutuhkan daripada beliau, dulu zaman Pak SBY pernah juga turun kampanye untuk Ibu Khofifah misalnya. Itu kan karena ada permintaan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan dalam konteks Pilkada, setiap daerah punya dinamika masing-masing.

Oleh karenanya, menurutnya tidak bisa disimpulkan koalisi di Pilkada harus terjalin dari 4 partai di KIM.

"Setiap daerah punya kekhasan masing masing, dinamika masing-masing, tidak mungkin bisa menggeneralisir suatu daerah, semua daerah bisa digeneralisir bahwa ini harus koalisi 4 partai politik. Tidak segampang itu mengurus pilkada yang dinamikanya lebih pelik, lebih complicated di daerah," ujarnya.

Ia menyebut bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi koalisi antara partai di luar dengan KIM saat Pilkada.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan partai partai di luar KIM itu juga bergabung dengan partai-partai KIM di berbagai daerah," ujarnya.