Jokowi Bidik Rp8.178 T dari Family Office yang Layani Crazy Rich

Presiden Jokowi membidik potensi pengelolaan US$500 miliar atau sekitar Rp8.178,8 triliun dari pembentukan family office yang mengelola kekayaan crazy rich. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).

Jakarta, Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membidik potensi pengelolaan dana US$500 miliar atau sekitar Rp8.178,8 triliun (asumsi kurs Rp16.357 per dolar AS) dari pembentukan family office yang mengelola kekayaan orang super kaya alias crazy rich.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan potensi pengelolaan keuangan family office di dunia mencapai US$11,7 triliun. Indonesia menargetkan secuil dari potensi itu.

"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, kita bicara angka US$500 miliar itu cukup besar dalam beberapa tahun ke depan," kata Sandi saat ditemui usai rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemerintah membentuk tim khusus di bawah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Tim itu diminta mengkaji aturan hukum dan segala hal mengenai pembentukan family office.

Lihat Juga :

NIK Jadi NPWP Resmi Berlaku Hari Ini

Indonesia, kata Sandi, ingin belajar dari Singapura, Dubai, dan Hong Kong dalam pengelolaan family office. Beberapa lokasi menjadi calon lokasi family office Indonesia.

"Tadi di review masalah regulasinya, IKN sudah memiliki itu, tapi yang mendapatkan banyak permintaan dari komunitas office family dunia ini justru Bali," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan penerapan family office. Family office adalah kantor keluarga adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan pengelolaan kekayaan untuk keluarga kaya.

Di beberapa negara yang sudah menerapkan family office, standar keluarga kaya memiliki setidaknya US$50 juta-US$100 juta atau setara Rp800 juta-Rp1 triliun aset yang dapat diinvestasikan.

Aset-aset itu diinvestasikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengalihkan kekayaan secara efektif dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Luhut mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat menarik uang keluarga kaya luar negeri untuk masuk ke Indonesia.

"Tapi jangan dipajaki, tapi kalau dia investasi dari duitnya nanti, ada lapangan kerja, dipajaki," katanya di MINDialogue CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (20/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/sfr)