yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menuntut pemerintah lebih sigap terkait peraturan baru yang diterapkan pemerintah Arab Saudi terkait haji khusus.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 2 HIMPUH  mengatakan pemerintah yang sigap terhadap peraturan baru akan sangat membantu para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jemaah.

"Untuk penyelenggaraan haji ke depan, memang selain dari perusahaan-perusahaan PIHK, penyelenggara haji yang berizin, juga menuntut pemerintah lebih aware dalam melihat aturan-aturan baru dan segera menyesuaikan aturan-aturan di Indonesia, supaya memudahkan kita semua," ujar Rizka di Makkah, Arab Saudi, Minggu (23/6).

"Selain pemerintah dimudahkan dengan data yang lengkap, PIHK bisa menyelesaikan itu dengan baik tanpa hal-hal yang berarti, karena kalau memang aturan dari Saudi diaplikasikannya terlambat, juga merupakan hal yang merugikan pemerintah, karena tentunya pemerintah pastinya melihat dari keamanan dan keselamatan warga negara yang berhaji," kata Rizka menambahkan.

Lihat Juga : DPR Kritik Keras Kemenag Soal Perubahan Komposisi Kuota Haji

Sejumlah aturan baru diterapkan pemerintah Arab Saudi untuk musim haji 2024. Salah satunya pembatasan jumlah user pengajuan E-Hajj. Selain itu sebuah PIHK harus memiliki kontrak dengan hotel di Makkah, Madinah, dan zona camp di Mina. Jika itu tidak dimiliki PIHK, maka pemerintah Saudi tidak akan mengeluarkan visa untuk jemaah.

Peraturan baru haji lainnya adalah penutupan bandara untuk kedatangan jemaah haji di Bandara Jeddah. Jika tahun lalu penerbangan haji tanggal 7 Dzulhijjah bisa masuk, maka tahun ini terakhir 6 Dzulhijjah, dan pengumuman itu didapat para PIHK dari airline masing-masing, bukan dari pemerintah.

"Maka dari itu selain PIHK dituntut betul-betul memiliki rencana yang matang, juga mempersiapkan dari awal kebutuhan-kebutuhan dokumen, perencanaannya, hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan sejalan dengan waktu-waktu dibutuhkan aturan dari Saudi, itu point yang penting buat kita semua," ucap Rizka.

Lebih lanjut Rizka menyadari pemerintah tidak terlalu ikut campur dalam penyelenggaraan haji khusus di Indonesia. Namun, Rizka berharap pemerintah tetap bisa aktif dalam memberikan informasi terkini terkait aturan baru haji khusus.

"PIHK merupakan subsistem dari pemerintah, yang merupakan penyelenggara haji juga, tapi memang biasanya pemerintah tidak banyak ikut campur dalam penyelenggaraan haji khusus."

Lihat Juga : Menag Yaqut: Tak Ada Penyalahgunaan Kuota Tambahan Haji

"Tapi dengan aturan yang baru, mau tidak mau, pemerintah harus memahaminya dan mengikutinya, dan tentunya banyak yang dilakukan pemerintah ke depan untuk melaksanakan pelaksanaan haji khusus, dengan proses dokumen, visa, dan lain-lain. Hal-hal itu pemerintah harus duduk bersama dengan PIHK, agar jemaah haji ONH khusus atau PIHK bisa terselenggara dengan baik," kata Rizka.

Sebanyak 241 ribu jemaah haji Indonesia beribadah haji di Arab Saudi tahun ini. Jumlah itu terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

(har/isn)

[Gambas:Video CNN]