yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Mahkamah Agung (MA) mengubah aturan batas usia 30 tahun calon kepala daerah dari semula dihitung saat penetapan pasangan calon di masa pendaftaran, menjadi dihitung sejak pelantikan.

Dengan kata lain, calon kepala daerah masih bisa mendaftar pilkada di bawah batas syarat usia, asalkan pada masa pelantikan sudah memenuhi syarat minimal usia 30 tahun.

Hal itu tercantum dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, 29 Mei 2024. Putusan ini diketok Ketua Muda Kamar TUN MA Prof Yulius sebagai ketua majelis hakim, bersama dua hakim agung yang menjadi anggota yakni hakim agung Cerah Bangun dan hakim agung Yodi Martono Wahyunadi.

Putusan itu merupakan buah dari Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang digelar pada hari itu juga.

Putusan 23 P/HUM/2024 atas gugatan Partai Garuda itu dikeluarkan pada 29 Mei 2024. Ketika merujuk ikhtisar perkara di yang diunggah dalam situs MA, putusan itu ternyata diketok palu oleh hakim agung Yulius dkk dalam tempo waktu tiga hari. Usia perkara itu sendiri, tertulis di sana, adalah lima hari.

Lihat Juga : Kaesang Bisa Maju Pilgub Usai MA Ubah Aturan Usia, PDIP Buka Suara

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengungkapkan alasan pihaknya mengeluarkan putusan soal syarat minimal usia calin gubernur (Cagub) yang terbilang singkat dibandingkan proses hukum yang umumnya berlangsung di pengadilan Indonesia sejauh ini.

Suharto berdalih hal itu telah sesuai dengan asas yang ideal. Suharto mengatakan pengadilan seharusnya dilaksanakan dengan cepat dan sederhana.

"Sesuai asas yang ideal itu yang cepat karena asasnya pengadilan di laksanakan dengan cepat , sederhana dan beaya ringan. Jadi cepat itu yang ideal," kata Suharto, Kamis (30/5).

Lihat Juga : Jokowi soal Putusan MA Usia Calon Kepala Daerah: Tanya Penggugat

MA sebelumnya memutuskan mengabul permohonan Partai Garda republik Indonesia (Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA)," demikian bunyi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut.

MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dengan putusan itu, MA mengubah ketentuan dari yang semula cagub dan wakil cagub minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon.

Bunyi semula Pasal 4 PKPU  tersebut yang kemudian dikoreksi MA itu adalah, "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memenuhi persyaratan sebagai berikut. (d). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur."

Dalam putusannya, menurut MA,  Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"....berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih."

MA pun memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Lihat Juga : MA Ubah Aturan Batas Usia, Kaesang Berpeluang Maju Pilgub 2024

Dengan keputusan MA kali ini, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dimungkinkan maju sebagai calon pada Pilkada serentak 2024. Hal ini menyusul nama putra bungsu Presiden Jokowi itu santer didorong maju sejumlah daerah Pilkada 2024, termasuk Pilgub Jakarta.

Adapun Kaesang saat ini berusia 29 tahun. Ia baru berusia 30 tahun pada 25 Desember mendatang.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengakui partainya menggugat aturan batas minimal usia cagub 30 tahun supaya semua generasi muda bisa maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2024.

Ia menekankan gugatan itu bukan semata untuk memuluskan Kaesang terjun Pilkada 2024.

"Untuk semua [generasi muda], bukan hanya Mas Kaesang," kata Teddy kepada Indonesia.com, Kamis (30/5).

Lihat Juga : NasDem Sentil Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah: Jangan Mengakali

Tahapan dan jadwal Pilkada 2024 telah diatur dalam PKPU 2 tahun 2024 tentang Tahapan, Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dijelaskan dalam PKPU itu, pendaftaran pasangan calon adalah pada 24 Agustus sampai 26 Agustus 2024. Adapun penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Pemungutan suara dilakukan pada 27 November 2024, lalu penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara pada 27 November sampai 16 Desember 2024.

Di PKPU itu, tidak diatur kapan waktu pelantikan calon. Namun proses akhir rekapitulasi adalah 16 Desember.

Jika pelantikan calon dilakukan pada atau setelah 25 Desember 2024, maka Kaesang memenuhi syarat untuk dilantik jika dia memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(kid/kid)

[Gambas:Video CNN]