yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menyelesaikan konflik bersenjata di Papua yang tak kunjung selesai.

JK mengatakan orang-orang Papua menuntut merdeka dari Indonesia karena merasa dijajah dan dirampok. Padahal, kata JK, pemerintah Indonesia selalu memberi kucuran uang yang besar untuk pembangunan di wilayah timur itu.

"Kita dikira merampok. Saya kasih data, waktu itu pajak, pendapatan gas, pendapatan freeport kurang lebih Rp20 triliun. Tapi kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp35 triliun pada waktu itu. Bukan kita merampok, kita mensubsidi besar," ujar JK ketika memberi kuliah umum dengan tema 'Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik' di FISIP UI, Depok, Kamis (25/4).

"Sampai sekarang kira-kira pendapatan Papua itu kurang lebih Rp40 triliun tapi anggaran kita ke papua Rp85 triliun sekarang. Jadi kita subsidi besar-besaran. Bukan kita merampok, bukan," sambungnya.

Lihat Juga : TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Paro di Nduga Papua

JK besarnya kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat ke Papua ternyata tak banyak dinikmati oleh masyarakat di sana. Menurutnya, anggaran besar itu justru banyak dikorupsi.

"Karena gubernurnya, bupatinya, banyak masuk penjara tetapi rakyatnya tidak menerima itu. Nah itu masalahnya di sana. Nah sekarang kita kasih mengerti, yang salah itu bukan kita. Itu isu yang harus kita jelaskan," jelas JK.

Ditemui usai acara, JK mengatakan Prabowo perlu melakukan pendekatan baru kepada masyarakat Papua. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar memahami masalah di Bumi Cendrawasih.

"Ya konflik itu kita harus selesaikan dengan baik, saling win win, memahami masalahnya. Perlu pendekatan dan pengertian," kata JK.

Lihat Juga : JK Minta TNI Tak Cuma Ganti Istilah OPM: Harus Ubah Kebijakan di Papua

Ia mengingatkan dana otonomi khusus yang diberikan untuk Papua sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan pajak-pajak dan penerimaan pemerintah dari Papua.

JK menilai penyelesaian konflik di Papua mesti dilakukan dengan cara pendekatan dan memberikan pemahaman. Selain itu, ia mendorong korupsi mesti diberantas agar anggaran besar tersebut dapat dinikmati rakyat.

"Dan juga begitu banyak uang, tapi begitu banyak korupsi juga di sana. Ini hal yang harus diatasi, sehingga dana dari yang besar, kemakmuran itu betul-betul dinikmati oleh rakyat banyak di sana, tidak hanya kepada elite-nya," kata JK.

JK pun mengaku siap apabila ditunjuk oleh pemerintahan selanjutnya untuk menyelesaikan konflik di Papua.

"Ya sekarang pun saya sering berkonsultasi dengan pemerintah. Saya pasti lah konsultasi dengan pemerintah untuk bagaimana menangani sebaik-baiknya. Bisa kita," jawab JK.

(pop/fra)

[Gambas:Video CNN]