yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta TNI tak hanya mengganti istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk kelompok yang ingin merdeka dari Indonesia.

"Sama aja, semua itu hanya permainan istilah, mau kasih apa saja. Yang penting ada banyak masyarakat di sana yang bersenjata, yang ingin menyatakan merdeka, sama aja," kata JK saat ditemui di Kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/4).

Lihat Juga : Jadi Kabais TNI, Eks Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Bintang Tiga

JK mengatakan yang mesti dilakukan adalah melakukan perubahan kebijakan untuk benar-benar menyelesaikan konflik di Papua.

"Ya, harus ada perubahan kebijakan. Menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan banyak hal. Tinggal pengelolaannya yang tidak sampai ke rakyat," ujar JK.

JK menjelaskan terdapat dua tuntutan terkait keinginan masyarakat Papua merdeka, yakni karena mereka merasa dijajah dan merasa dirampok oleh negara.

Ia menilai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah memberikan penjelasan terkait hal-hal yang telah diberikan pemerintah untuk Papua.

Selain itu, juga perbaikan pengelolaan agar anggaran yang telah diberikan dapat sampai ke rakyat.

"Kita dikira merampok. Saya kasih data, waktu itu pajak, pendapatan gas, pendapatan Freeport kurang lebih Rp20 triliun. Tapi kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp35 triliun pada waktu itu. Bukan kita merampok, kita mensubsidi besar," ujar JK.

Lihat Juga : Prabowo: Saya Waktu Muda Nakal, Maaf Bikin Repot Senior-senior

Sebelumnya, Polri dan TNI berbeda pendapat tentang pergantian penyebutan separatis di Papua dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pergantian istilah ini digagas oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia memutuskan untuk mengembalikan istilah OPM.

Agus beralasan kelompok itu menamai diri mereka OPM, bukan KKB. Karenanya, TNI merujuk pada istilah tersebut.

"Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB, tentara pembebasan nasional Papua Barat, sama dengan OPM," ungkap Agus di Wisma A. Yani, Jakarta, Rabu (10/4).

Lihat Juga : TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Paro di Nduga Papua

Menurut Agus, kelompok itu melakukan teror melakukan pembunuhan, pemerkosaan kepada guru, nakes, masyarakat, TNI, dan Polri.

"Mungkin di Papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain. Kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah. Senjata ya lawannya senjata," ucapnya.

Di sisi lain, Polri masih menggunakan istilah KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBO Bayu Suseno mengatakan belum ada arahan untuk mengubah istilah KKB kembali ke OPM.

Satgas Damai Cartenz tetap beroperasi menangani kelompok separatis di Papua. Mereka pun tetap merujuk istilah KKB yang sudah digunakan beberapa tahun terakhir

"Kalau Polri sampai saat ini masih menggunakan istilah KKB," ucap Bayu saat dikonfirmasi, Kamis (11/4).

(pop/fra)

[Gambas:Video CNN]