yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Tak lama setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU RI pada Rabu (24/4), Prabowo Subianto selaku presiden terpilih langsung bergerak menemui lawan politiknya di Pilpres 2024. Peta politik pemerintahan ke depan mulai menunjukkan wajahnya.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo kerap menggaungkan pentingnya persatuan. Bahkan, ia menyatakan akan membentuk koalisi yang kuat ke depannya.

Lihat Juga : Pidato Lengkap Prabowo Subianto Usai Ditetapkan Presiden 2024-2029

"Sesudah itu kita akan memulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif," kata Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta, Selasa (23/4).

Usai penetapan KPU, Prabowo langsung bergerak ke Kantor DPP PKB untuk menemui elite partai pimpinan Muhaimin Iskandar.

Prabowo dan Muhaimin pernah bersama-sama membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebelum Ketum PKB itu menjadi cawapres Anies dan berhadapan dengan Prabowo-Gibran.

Sebelum itu, usai pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU, Prabowo juga telah menemui Ketum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower. Partai pengusung Anies-Muhaimin itu pun menggelar karpet merah untuk menyambut Prabowo.

Analis komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro menilai konfigurasi politik nasional berubah setelah KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, kemarin.

Usai penetapan itu, setiap parpol berfokus mencari posisi strategis dalam menghadapi pemerintahan selanjutnya.

"Dampaknya reformulasi dan format ulang koalisi membentuk pemerintahan dan menentukan kursi kabinet bakal terjadi," kata Verdy kepada Indonesia.com.

Ia menyebut partai yang mulanya berseberangan dengan Prabowo-Gibran seperti NasDem dan PKB berkemungkinan akan bergabung ke koalisi pemerintahan.

Lihat Juga : Gerindra Sebut Jokowi Sarankan Prabowo Rangkul Lawan Politik

Pertemuan antara Prabowo dengan Paloh dan Cak Imin menurutnya kian menunjukkan titik terang sinyalemen kerja sama politik ke depan. Menurutnya, momentum itu hanyalah persoalan waktu.

"Sebab sebelumnya PKB juga sudah sempat berkoalisi dengan Gerindra meski bubar di tengah jalan, sementara irisan NasDem dan Gerindra masih cukup kental baik dari basis tipologi partai nasionalis," ujar dia.

Verdy menilai safari politik Prabowo mengunjungi rival politiknya di Pilpres 2024 sebagai langkah politik akomodatif. Prabowo berharap pemerintahannya nanti tak terjadi gejolak politik atau ganjalan yang berarti.

"Apalagi partai pengusung Prabowo di pilpres lalu belum menyentuh 50 persen perolehan kursi parlemen, ditambah lagi Gerindra tidak jadi partai pemenang pemilu," ucap dia.

Sementara untuk parpol lainnya, Verdy berpendapat Prabowo memiliki kecenderungan untuk merangkul seluruh pihak dalam membangun koalisi besar ke depan.

Kans koalisi dengan lawan

Dengan PKS, kata Verdy, Prabowo maupun Gerindra tak memiliki masalah signifikan yang dapat menghalangi pembentukan koalisi. PKS juga mengusung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019.

Kemudian dengan PPP, Verdy juga melihat ada sosok Sandiaga Uno yang dekat dengan pemerintahan hari ini dan pernah berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019.

Lalu dengan PDIP, Verdy berpendapat meski secara personal Prabowo dan Megawati Soekarnoputri tak memiliki persoalan. Namun, panas dingin hubungan Jokowi-Gibran dengan Megawati bisa memengaruhi proses pembentukan koalisi.

"Tapi kalau pertanyaannya apakah Prabowo akan mengajak PDIP bergabung di koalisinya saya jawab iya, tinggal menunggu keputusan Megawati nantinya dengan melihat dinamika politik yang ada," ujarnya.

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo berpendapat gestur Prabowo menemui rival politiknya itu menunjukkan bahwa ia ingin merangkul seluruh pihak.

"Gestur ini menunjukkan bahwa PS ingin merangkul semua rival politik sebelumnya dengan mendatangi lebih dahulu," kata Wasisto kepada Indonesia.com, Kamis (25/4).

Lihat Juga : Jejak Panjang Prabowo Subianto Jadi Presiden ke-8

Selain itu, Wasisto menilai langkah Prabowo itu juga untuk melempar sinyal rekonsiliasi usai putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024.

Namun, menurutnya perihal koalisi ke depan belum tentu menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan.

Wasisto menyebut usai penetapan KPU, peta politik memang kembali mencair. Potensi pergeseran posisi partai politik untuk bergabung ke pemerintahan atau menjadi oposisi pun terbuka.

"Saya pikir bagi parpol koalisi yang kalah untuk dalam posisi menimbang ulang apakah bergabung ke pemerintahan atau justru berada di luar pemerintahan," ucap dia.

Bagi parpol di luar Koalisi Indonesia Maju yang hendak bergabung dan apakah anggota KIM akan menerima itu atau tidak, menurut Wasisto, akan bergantung pada proses negosiasi yang terjadi di internal.

Menurutnya, kuota posisi strategis di kabinet nanti akan menjadi salah satu aspek yang cukup penting untuk bersikap.

(mnf/pmg)

[Gambas:Video CNN]