Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo mengaku tak diundang ke acara penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden oleh KPU.

Ganjar mengaku tak diundang ke penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden terpilih. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)

Yogyakarta, Indonesia --

Ganjar Pranowo mengaku tak diundang ke acara penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (24/4).

Ganjar pun hari ini terlihat melakukan aktivitas gowes di sekitaran rumahnya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.

"Sampai hari ini sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya pak ganjar dateng gak, aku malah ora entuk undangan e," ujar Ganjar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia pun juga tidak yakin Mahfud MD, pasangan cawapresnya pada Pilpres 2024 hadir ke acara penetapan tersebut.

"Enggak yakin saya, wong tidak diundang," ucapnya.

Lihat Juga :

PDIP Minta Tunda Penetapan Prabowo Jadi Presiden, KPU Buka Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden pada hari ini, Rabu (24/4).

"Penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 jam 10.00 WIB dilaksanakan di kantor KPU," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Penetapan ini dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang dilayangkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Hasyim menyatakan konsekuensi dari putusan MK itu adalah SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang pengumuman hasil pemilu tetap berlaku dan sah. Oleh sebab itu, KPU bisa menindaklanjutinya dengan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

"SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah," ujarnya.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya mengundang Presiden Joko Widodo dan sejumlah pihak pada penetapan tersebut.

"Kami juga akan mengundang Ketua MPR, DPR, atau pimpinan lembaga negara lainnya, termasuk juga kami akan mengundang bapak Presiden," ujar Idham.