Cak Imin Minta Polisi Usut Dana Janggal Temuan PPATK

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan PKB pun siap untuk dimintai keterangan mengenai duit janggal dari luar negeri.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta polisi mengusut anggaran janggal temuan PPATK (CNN Indonesia/Dani)

Blitar, Indonesia --

Calon wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Polri mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana melibatkan politikus jelang Pemilu 2024.

"Usut! PPATK membuktikan, polisi jangan diam," ujar Cak Imin usai pertemuan dengan peternak unggas di Kecamatan Ponggok, Blitar, Kamis (11/1) petang.

Cak Imin menyatakan dugaan aliran dana tersebut harus diusut tuntas. Ia menegaskan PKB siap untuk diperiksa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

KPU Sebut Tak Berwenang Usut Aliran Dana LN ke Bendahara 21 Parpol

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi keuangan terkait Pemilu 2024 melibatkan politikus hingga caleg dari sejumlah partai politik.

Ivan menyebut pihaknya juga menemukan aliran dana dari luar negeri ke beberapa politikus. Selain itu, ada juga aliran uang dari mereka ke luar negeri.

"Pada 2022 orangnya sudah dilaporkan walaupun dia belum menjadi DCT [Daftar Calon Tetap]. Dia sudah dilaporkan ke PPATK. Nah, 2023 kemudian berkembang begitu menjadi DCT, laporannya naik menjadi 39.409 laporan DCT," kata Ivan di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

PPATK, terang Ivan, satu di antaranya menemukan penerimaan dana senilai total ratusan miliar rupiah dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022-2023.

Lihat Juga :

Perludem Respons PPATK: Peserta Pemilu Pakai Dana Asing Bisa Dipidana

PPATK menemukan 8.270 transaksi dari 21 partai politik pada 2022. Sementara di 2023, penerimaan dana itu meningkat menjadi 9.164 transaksi.

"Ini bendahara bukan umum kali ya, ada bendahara di wilayah segala macam, dari 21 partai politik kita temukan," ungkap Ivan.

"Mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana luar negeri. Di 2022, penerimaan dananya hanya Rp83 miliar, di 2023 meningkat menjadi Rp195 miliar," kata dia.

Sementara itu, Bareskrim Polri mengaku belum menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) keuangan para Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 dari PPATK.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengaku akan berkoordinasi dengan PPATK terkait dokumen yang dimaksud.

"Nanti saya koordinasi dengan PPATK. Tapi sampai sekarang saya belum dapat," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (11/1).

(ryn/bmw)

[Gambas:Video CNN]