yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dulunya Makan Siang Gratis, pada 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program andalan Prabowo Subianto itu sudah dimasukkan dalam di Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang bakal diumumkan Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang.

"Bapak Prabowo sampaikan beliau setujui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau (di) 2025 disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," katanya di Kementerian Keuangan, Senin (24/6).

Jika dibandingkan anggaran sejumlah kementerian lembaga (K/L), anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis jauh lebih besar. Namun, ada juga K/L dengan anggaran lebih dari Rp7,1 triliun.

Lihat Juga : Direktur Blak-blakan Soal Kesulitan Sritex di Tengah Isu Bangkrut

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2024, berikut daftar K/L dengan anggaran lebih kecil dari program Makan Bergizi Gratis:

- Kementerian Keuangan: Rp48,4 triliun
- Kementerian Perhubungan: Rp38,5 triliun
- Komisi Pemilihan Umum: Rp28,4 triliun
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Rp18,4 triliun
- Kejaksaan Republik Indonesia: Rp17,4 triliun
- Kementerian Pertanian: Rp14,7 triliun
- Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rp14,8 triliun
- Badan Pengawas Pemilihan Umum: Rp11,6 triliun
- Mahkamah Agung: Rp11,6 triliun
- Badan Intelijen Negara: Rp10,1 triliun
- Kementerian Luar Negeri: Rp8,5 triliun
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Rp6,8 triliun
- Kementerian Ketenagakerjaan: Rp6,1 triliun
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Rp7,6 triliun
- Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp7,1 triliun
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang: Rp7,2 triliun
- Dewan Perwakilan Rakyat: Rp6,1 triliun

Lihat Juga : Argentina Masuk ke Jurang Resesi

- Badan Riset dan Inovasi Nasional: Rp5,7 triliun
- Badan Pemeriksa Keuangan: Rp4,9 triliun
- Badan Pusat Statistik: Rp4,7 triliun
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Rp4,2 triliun
- Kementerian Dalam Negeri: Rp3,3 triliun
- Kementerian Perindustrian: Rp3,8 triliun
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Rp3,4 triliun
- Kementerian Sekretariat Negara: Rp2,7 triliun
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rp2,1 triliun
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Rp2,8 triliun
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: Rp2,8 triliun
- Kementerian Perdagangan: Rp2 triliun
- Kementerian Pemuda dan Olahraga: Rp2 triliun
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Rp1,5 triliun
- Badan Narkotika Nasional: Rp1,5 triliun
- Komisi Pemberantasan Korupsi: Rp1,3 triliun
- Dewan Perwakilan Daerah: Rp1,2 triliun

- Majelis Permusyawaratan Rakyat: Rp900 miliar
- Mahkamah Konstitusi: Rp600 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Rp500 miliar
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rp500 miliar
- Otorita Ibu Kota Nusantara: Rp400 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp300 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Rp300 miliar
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara: Rp300 miliar
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rp300 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Rp300 miliar
- Badan Pembina Ideologi Pancasila: Rp300 miliar
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Rp300 miliar
- Komisi Yudisial: Rp200 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)