Realisasi Belanja Pemerintah Rp427,6 T per 31 Maret, Naik 23,1 Persen

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp427,6 triliun hingga 31 Maret 2024 atau 17,3 persen dari pagu 2024. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Jakarta, Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp427,6 triliun sampai dengan 31 Maret 2024.

Capaian tersebut meningkat 23,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau sekitar 17,3 persen dari pagu APBN 2024.

"Sampai dengan kuartal-I, yaitu Januari hingga 31 Maret, kita telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar Rp427,6 triliun, ini adalah 17,3 persen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bendahara negara menjelaskan belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan belanja non-kementerian/lembaga.

Lihat Juga :

APBN Surplus Rp8,1 T per Maret 2024

Secara rinci, realisasi belanja kementerian/lembaga per Maret 2024 mencapai Rp222,2 triliun. Realisasi sebanyak 20,4 persen dari pagu APBN 2024 tersebut dipengaruhi oleh bantuan program sembako, penyaluran bansos, dan dukungan pelaksanaan pemilu.

Sedangkan realisasi belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp2053 triliun atau sekitar 14,9 persen dari pagu. Adapun realisasi tersebut dipengaruhi oleh subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Menurut wanita yang akrab disapa Ani itu, realisasi belanja pemerintah pusat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, sebesar Rp347,3 triliun pada Maret 2023 dan Rp314,2 triliun pada 2022.

"Tahun ini kita lihat dengan growth belanja 23,1 persen, pasti mempengaruhi kinerja dari perekonomian yang tadi. Makanya ini termasuk salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal-I," jelas dia lebih lanjut.

Ani merinci realisasi belanja kementerian/lembaga per Maret 2024 dibagi untuk belanja pegawai yakni sebesar Rp70,7 triliun, belanja barang Rp80,6 triliun, belanja modal sebesar Rp27,6 triliun, dan belanja bansos sebesar Rp43,3 triliun.

Adapun realisasi belanja barang 2024 meningkat utamanya dipengaruhi oleh Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilu 2024, serta pembayaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Untuk realisasi belanja non-kementerian/lembaga yang mencapai Rp205,4 triliun dialokasikan untuk manfaat pensiun yang tercatat sebesar Rp56,8 triliun atau meningkat 45,4 persen (yoy).

Kemudian, belanja non-kementerian/lembaga juga dialokasikan untuk subsidi Rp30,1 triliun, turun dibandingkan 2023 sebesar Rp37,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)