ELSAM Desak Jokowi Audit Tata Kelola Data Publik Secara Menyeluruh

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak pemerintahan Jokowi melakukan audit secara menyeluruh terhadap tata kelola data publik.

llustrasi. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak pemerintahan Jokowi melakukan audit secara menyeluruh terhadap tata kelola data publik. (iStock/Chainarong Prasertthai)

Jakarta, Indonesia --

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan audit secara menyeluruh terhadap tata kelola data publik.

Desakan itu tercantum dalam poin-poin dorongan ELSAM terkait insiden serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi beberapa waktu lalu.

Mulanya, ELSAM mengatakan pelbagai kasus dugaan pelanggaran data pribadi, dalam bentuk serangan terhadap kerahasiaan data (confidentiality), yang berdampak pada pengungkapan sejumlah elemen data. Termasuk di dalamnya data pribadi, yang dikelola pengendali data pemerintah, semakin menegaskan rentannya sistem perlindungan data yang mereka terapkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal, kata ELSAM, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga berlaku mengikat bagi seluruh pengendali data publik, termasuk untuk menerapkan seluruh standar kepatuhan.

Lihat Juga :

ELSAM Desak Pemerintah Umumkan Data Warga Bocor Imbas Peretasan PDNS

Ia menyebut institusi pemerintah selaku pengendali data juga wajib melaksanakan tanggung jawab dan kepatuhan; memastikan keamanan pemrosesan; merekam kegiatan pemrosesan; menjaga kerahasiaan data; pemberitahuan bila terjadi pelanggaran; dan melakukan penilaian dampak perlindungan data.

ELSAM mengatakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan seluruh kewajiban tersebut, pemerintah mesti melakukan langkah-langkah teknis dan organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap perintah undang-undang.

Menurut ELSAM, rentannya perlindungan data pribadi warga negara yang dikelola institusi publik tidak hanya berkaitan dengan besarnya risiko pengungkapan terhadap data-data itu, melainkan juga dapat berdampak pada integritas data, atau bahkan hilangnya data, seperti pada kasus yang dialami PDNS.

Artinya, serangan dapat terjadi terhadap confidentiality, integrity, dan availability data sekaligus, yang sebetulnya merupakan inti dari tujuan keamanan data itu sendiri.

[Gambas:Video CNN]

"Oleh sebab itu, pemerintah semestinya segera melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap seluruh tata kelola data yang melibatkan institusi pemerintah, sebagai penopang utama dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," kata ELSAM dalam keterangannya, Minggu (30/6).

ELSAM menjelaskan apabila tidak segera dilakukan pembenahan menyeluruh, maka dikhawatirkan risiko dan ancaman bagi warga akan semakin parah, makin sulit mitigasinya, dan tentu akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

ELSAM berpandangan bahwa langkah pembenahan ini bisa diawali dengan proses audit menyeluruh terhadap seluruh instrumen kebijakan tata kelola data pemerintah. Khususnya, yang terkait dengan SPBE; penguatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah terkait dengan perlindungan data; dan upaya sistematik untuk memastikan kepatuhan institusi pemerintah terhadap seluruh standar perlindungan data.

Ia menerangkan salah satu aspek penting dari tata kelola data SPBE berkaitan dengan keharusan untuk membangun Pusat Data Nasional (PDN).