yoldash.net

'Pemanis' Internet Fixed Broadband Didorong saat Starlink Masuk RI

APJII mendorong pemerintah memberikan 'pemanis' demi membantu mengakselerasi penyelenggaran internet fixed broadband. Simak alasannya.
Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga meminta pemerintah beri insentif untuk pemerataan layanan internet fixed broadband. (Foto: CNN Indonesia/Loamy Noprizal)

Jakarta, Indonesia --

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendorong pemerintah memberikan insentif demi membantu mengakselerasi penyelenggaran internet fixed broadband atau internet tetap.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga menyebut penetrasi fixed broadband di Tanah Air belum mencapai 20 persen. Dengan demikian, masih ada lubang besar dalam ketersediaan internet kabel di Indonesia.

"Jadi, memang tentunya kita berharap ke depan pemerataan fixed broadband ini lebih masif lagi dan memang yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama," ujar Arif di sela perayaan Hari Jadi APJII ke-28 di Jakarta, Rabu (15/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

APJII yang saat ini telah memiliki anggota lebih dari 1.000 penyedia layanan internet (ISP) mempunyai misi untuk pemerataan internet. Namun, misi tersebut punya sejumlah tantangan, salah satunya biaya penarikan kabel.

"Memang kalau untuk faktor penarikan kabel tentunya kalau di wilayah-wilayah di pinggiran masih mahal, karena logistik dan lain lainnya. Biaya-biaya development juga lebih tinggi dibanding perkotaan yang lebih gampang dijangkau oleh kendaraan," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Kemudian, pemerataan jaringan internet kabel ini juga dihadapkan pada regulasi daerah yang tak seragam yang disebut menyulitkan ISP.

"Regulasi-regulasi wilayah juga masih banyak yang bisa dibilang berubah-ubah, beda beda, juga menyulitkan sebagai industri untuk punya satu perhitungan yang matang," jelas Arif.

Menghadapi tantangan ini, Arif berharap pemerintah bisa memberikan insentif bagi ISP, terutama mereka yang ingin melakukan penggelaran internet kabel di wilayah rural.

"Kita minta kalau ISP-ISP yang mau gelar di daerah rural 3T inginnya minimal dikasih kebijaksanaan masalah BHP (Biaya Hak Penggunaan) atau USO (Kewajiban Pelayanan Universal)-nya. Kalau ada ISP yang memang mainnya di daerah 3T, ya enggak usah bayar USO lagi, kan sama aja mereka melakukan penggelaran," jelas Arif.

"Kita harapkan skema-skema seperti itu. Tapi, jujur belum ada bentuk konkret yang seperti apa. APJII selalu menyuarakan, kalau ingin rata, cepat, pasti ada sweetener-sweetener. Kalau mau cepat, kasih manis-manisan lah, biar kita termotivasi, biar lebih cepat pergerakannya," imbuhnya.

Dorongan soal insentif itu muncul saat layanan internet satelit Starlink segera diresmikan operasionalnya di Indonesia, di Bali, Minggu (19/5).

APJII, yang menaungi lebih dari seribu ISP Tanah Air, baru-baru ini juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan penyedia layanan internet satelit Starlink milik taipan dunia Elon Musk.

Arif menyebut pihaknya tidak bisa menolak teknologi baru untuk penyediaan internet.

"Yang pasti kalau di APJII, kita mendorong saja kalau ada hal-hal baru yang nggak merusak ekosistem," ungkap Arif.

Maka dari itu, APJII juga merangkul Starlink untuk menjadi bagian dari asosiasinya.

"Iya, segera, seharusnya sudah mengurusi sih, lagi on process. Mungkin bulan depan sudah jadi anggota, mungkin acara selanjutnya gitu," pungkas Arif.

[Gambas:Video CNN]

(lom/dmi)


[Gambas:Video CNN]

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat