Motor Bensin Dilarang Masuk IKN, Apa Penggantinya?

Sebanyak 80 persen transportasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Ibu Kota baru Nusantara adalah transportasi publik dan kendaraan pribadi hanya 20 persen.

Sepeda motor bensin dilarang masuk Ibu Kota baru Nusantara. (Kementerian PUPR)

Jakarta, Indonesia --

Sepeda motor berbahan bakar minyak akan dilarang masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota baru Nusantara. Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) juga akan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

Badan Otorita pun sudah menyiapkan moda transportasi pengganti mobil dan motor pribadi yaitu micromobility.

Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah mengatakan bahwa 80 persen transportasi di KIPP adalah transportasi publik dan kendaraan pribadi hanya 20 persen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau mau Go Food apa itu, silakan antarnya pakai micromobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," kata dia di Control Center Roatex Indonesia Toll System (RITS), Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Lihat Juga :

Bocoran Harga Mobil Listrik Omoda E5 dari Pemborong Jusuf Hamka

Micromobility adalah alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak bermotor yang bisa dipacu di bawah 25 kilometer per jam.

Di samping itu dia menjelaskan pejabat publik di IKN akan didorong pakai transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi.Namun hal itu berlaku terkecuali untuk pejabat setingkat presiden atau menteri.

"Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan Jokowi ingin agar IKN nantinya jadi 10 minutes city. Artinya, hanya butuh 10 menit untuk bepergian ke area-area perkantoran.

Lihat Juga :

Populasi Kendaraan Listrik Indonesia Bisa Tembus 100 Juta Unit 2060

IKN juga dibangun dengan memprioritaskan jalur pejalan kaki dan transportasi publik, tanpa adanya kendaraan bakar roda dua alias motor.

Untuk mengontrol populasi kendaraan di sana, kata dia, pihaknya menggunakan sejumlah teknologi seperti intelligent transport system agar hanya ada 20 persen kendaraan pribadi.

"Kita akan menggunakan banyak teknologi untuk memastikan yang bersirkulasi kendaraan pribadi itu hanya 20 persen," kata Resdiansyah.

Sesuai cita-cita pemerintah, seluruh kendaraan di IKN Nusantara pada 2045 adalah kendaraan listrik, sementara KIPP IKN akan menjadi wilayah transisi menuju ke sana.

[Gambas:Video CNN]

(can/mik)

[Gambas:Video CNN]