Massa Buruh Geruduk Kemendag, Desak Permen Aturan Impor Dicabut

Ilustrasi. Buruh meminta pemerintah mencabut Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. (CNN Indonesia/Arief Bimaputra)

Jakarta, Indonesia --

Massa buruh menggelar demonstrasi di depan gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Rabu (3/7). Mereka menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Pantauan Indonesia.com, mobil komando yang dilengkapi dengan pengeras suara sudah berada di sekitar area gedung Kemendag sejak pukul 13.25 WIB. Aparat kepolisian bersiaga di lokasi.

Lihat Juga :

Komite Jurnalis Ungkap Kronologi Kasus Tewasnya Wartawan Tribrata TV

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Massa aksi sempat menutup jalan R.I Ridwan Rais selama kurang lebih 10 menit, sehingga membuat lalu lintas macet. Para pengendara yang melintas pun membunyikan klakson karena penutupan jalan tersebut.

"Tidak ada tawar menawar. Kami minta 20 orang bisa masuk ke dalam ruangan untuk audiensi! Atau kita akan kembali tutup jalan," ucap salah satu massa aksi dari atas mobil komando.

Kemudian, sebanyak 20 perwakilan massa aksi diterima masuk ke gedung Kemendag untuk beraudiensi.

Ada sejumlah tuntutan yang diusung dalam aksi demo hari ini. Di antaranya, setop PHK buruh tekstil, cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, lindungi industri dalam negeri, khususnya industri tekstil, kurir dan logistik, serta baja.

Lihat Juga :

Buruh Terjun Demo di Patung Kuda, Polisi Kerahkan 1.389 Aparat

Kemudian, batalkan peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang membolehkan aplikator/platform online asing membuka usaha jasa kurir dan logistik.

Lalu, setop persaingan tidak sehat usaha jasa kurir dan logistik asing yang dimiliki platform asing seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, dll, dengan jasa kurir dalam negeri seperti J&T, Pos Indonesia, hindari ancaman PHK puluhan ribu buruh di industri kurir dan logistik, termasuk di Pos Indonesia, serta meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melarang platform asing ikut bermain di usaha jasa kurir dan logistik.

(lna/tsa)

[Gambas:Video CNN]