Jokowi Beri Menkes Waktu 2 Minggu Bereskan Harga Obat dan Alkes Mahal

Jokowi memberikan tenggat waktu dua pekan untuk Menkes mencari solusi biar harga alat kesehatan (alkes) dan obat di RI lebih terjangkau.

Jokowi beri tenggat waktu ke Menkes bereskan masalah alkes dan obat mahal. (Muchlis - Biro Setpres)

Jakarta, Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tenggat waktu dua pekan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi dan strategi agar harga alat kesehatan (alkes) dan obat di Indonesia lebih terjangkau.

Selain harga obat dan alkes, Budi menyebut Presiden memerintahkan kepadanya untuk mencari solusi guna meningkatkan daya industri kesehatan di Indonesia semakin maju.

"Dua minggu [timeline]," kata Budi di Istana Kepresidenan, Selasa (2/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi pun membeberkan kemungkinan alasan yang menyebabkan alkes dan obat di Indonesia mahal dibandingkan negara lain.

Pertama, Budi menilai terdapat inefisiensi jalur perdagangan Indonesia. Ia menyebut tata kelola perdagangan harus dibuat semakin transparan sehingga tidak ada peningkatan harga tidak masuk akal yang akan terjadi.

Lihat Juga :

Anies Kritik Masalah Penting RI: Pangan Mahal, Masuk RS Malah Miskin

Kedua, pajak alkes dan obat. Ia mengatakan Kemenkes tengah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk membuat sistem perpajakan alkes lebih efisien, namun tidak mengganggu pendapatan pemerintah.

Ketiga, masalah koordinasi antara kementerian/lembaga terkait. Ia pun mencontohkan, apabila Indonesia ingin mengimpor USG secara keseluruhan, mereka tidak dikenakan bea masuk.

"Tapi kalau kita ada pabrik dalam negeri beli komponen layar USG, elektronik buat USG, bahan bakunya malah dikenakan pajak, dikenakan bea masuk 15 persen," ujarnya.

Oleh sebab itu, mantan Wakil Menteri BUMN itu mengaku Presiden telah meminta kementerian teknis untuk saling berkoordinasi dan menemukan solusi untuk membuat harga alkes dan obat lebih terjangkau di Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar kementerian/lembaga terkait untuk mengembangkan industri kesehatan dalam negeri sehingga mampu memberikan nilai kekuatan kepada Indonesia apabila kemungkinan terburuk pandemi terjadi di suatu hari nanti.

"Nah, koordinasi ini yang tadi bapak presiden minta coba dirapiin," ujar Budi.