Yusril Diadukan ke Bareskrim soal Dugaan Pemalsuan Dokumen PBB

Mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra diadukan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan dokumen kepengurusan partai. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)

Jakarta, Indonesia --

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra diadukan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan dokumen kepengurusan partai.

Aduan itu dilayangkan oleh sejumlah mantan pengurus partai yang tergabung dalam Tim Penyelamat PBB, pada Selasa (25/6).

Lihat Juga :

Kisruh PBB, Eks Pengurus Minta Menkumham Cabut SK Kepengurusan Baru

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengadukan kesewenang-wenangan Pak Yusril yang mengandung unsur pidana. Ini jelas pemalsuan dokumen," ujar pengacara Tim Penyelamat PBB, Luthfi Yazid kepada wartawan di Bareskrim Polri.

Luthfi mengatakan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan Yusril terkait permohonan perubahan AD/ART partai. Pasalnya, kata dia, surat itu baru ditandatangani ketika Yusril sudah lengser dari jabatannya.

Sesuai aturan yang ada, Luthfi mengatakan pengajuan perubahan pengesahan AD/ART baru bisa dilakukan oleh tujuh orang Steering Committee (SC) melalui proses Musyawarah Dewan Partai (MDP).

Lihat Juga :

Kepengurusan Baru PBB Terbentuk, Tiga Anak Yusril Masuk Struktur

"Yusril tidak masuk dalam tujuh orang SC tersebut dan permohonan itu diajukan Yusril kepada Menkumham pada 28 Mei 2024. Padahal Yusril sudah mengundurkan diri pada 15 Mei 2024 tapi tetap ditandatangani sebagai Ketua Umum," tuturnya.

Terpisah, saat dihubungi Indonesia.com, Yusri Ihza Mahendra enggan mengomentari langsung pengaduan tersebut.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro belum merespons soal pengaduan.

Prahara di internal PBB ini bermula ketika Afriansyah Noor tiba-tiba dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PBB oleh Pj Ketum Fahri Bachmid beberapa waktu lalu. Jabatan Sekjen PBB kini dijabat oleh Mohammad Masduki.

Lihat Juga :

Yusril Bantah Ikut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB

Afriansyah sebelumnya menilai ada sejumlah kejanggalan perihal SK Kemenkumham terkait kepengurusan PBB yang baru.

Salah satunya surat usulan SK baru itu turut ditandatangani oleh Yusril yang tak lagi berstatus sebagai Ketum PBB dan ditandatangani oleh Wasekjen PBB kendati Sekjen PBB saat itu yakni dirinya tidak dalam posisi berhalangan.

(tfq/pmg)

[Gambas:Video CNN]