yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membantah ikut mencopot Afriansyah Noor dari posisi sekretaris jenderal partai.

Ia mengatakan pihak yang meneken surat keputusan (SK) kepengurusan PBB baru adalah Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid.

Lihat Juga : Eks Sekjen PBB Afriansyah Noor Ungkap Kejanggalan Pencopotan Jabatan

"Jadi kalau dikatakan saya memberhentikan Sekjen PBB Afriansyah Noor, saya katakan hal itu tidak benar sama sekali. Keputusan perubahan susunan Pengurus diteken Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (20/6).

Yusril menjelaskan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBB mengatur kewenangan memilih dan mengganti Sekjen sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Umum atau Penjabat Ketua Umum.

Namun, ia menjelaskan secara formil dan teknis prosedural permohonan pengesahan kepengurusan baru partai politik yang diajukan ke Menteri Hukum dan HAM harus diajukan bersama oleh pengurus DPP partai yang lama. Hal ini diatur dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017.

"Setahu saya, permohonan pengesahan itu telah diajukan oleh Pj Ketua Umum Fahri Bachmid dan Sekjen PBB yang baru Ir Muhammad Masduki. Tetapi oleh pejabat di Ditjen AHU Kemenkumham, permohonan tersebut diminta untuk diubah, agar ditandatangani oleh saya sebagai Ketua Umum DPP PBB yang lama," ujarnya.

Yusril juga menegaskan dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBB. Pengunduran dirinya itu pun hanya beberapa saat setelah prosesi pemilihan Pj Ketua Umum PBB yang dipimpin oleh Husni Jum'at.

"Saya sendiri sebenarnya sudah tidak ingin ikut-campur dalam urusan internal PBB setelah saya mengundurkan diri. Saya hanya berharap semua pihak cooling down dan mengedepankan rasionalitas dan kedewasaan berpolitik dalam memimpin PBB ke depan," katanya.

Lihat Juga : Analisis Hitung-hitung PKS Usung Anies Lagi di Pilkada Jakarta 2024

Sebelumnya Afriansyah telah dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PBB. Usai dicopot, ia menilai ada sejumlah kejanggalan perihal SK Kemenkumham terkait kepengurusan PBB yang baru.

Salah satunya surat usulan SK baru itu turut ditandatangani oleh Yusril Ihza Mahendra yang tak lagi berstatus sebagai Ketum PBB dan ditandatangani oleh Wasekjen PBB kendati Sekjen PBB saat itu yakni dirinya tidak dalam posisi berhalangan.

"Kejelasan bahwa SK yang diberikan atau SK yang diusulkan yang menurut saya adalah SK yang tertanggal 25 Mei ditandatangani oleh Ketum Yusril yang sudah mundur kemudian juga ditandatangani oleh Wakil Sekjen. Apakah itu sah apa tidak," kata Afriansyah.

"Atau yang kedua, ada surat Pj dengan sekjen yang baru yang mengusulkan, itu lebih tidak sah lagi. Itu lebih zalim," sambungnya.

(rzr/fra)

[Gambas:Video CNN]