Polri Masih Koordinasikan 5 Ribu Rekening Judi Online Masuk Kas Negara

Mabes Polri masih mengoordinasikan dengan lembaga lain soal isi dari 5 ribu rekening yang terkait judi online masuk ke kas negara.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan ada koordinasi yang dilakukan dengan lembaga lain soal isi dari 5 ribu rekening yang terkait judi online masuk ke kas negara.(Dok. Polri)

Jakarta, Indonesia --

Mabes Polri menyebut wacana pemindahan isi lima ribu rekening yang diblokir terkait judi online ke kas negara masih dalam proses koordinasi.

Polri belum bisa memastikan hal itu karena bersinggungan dengan lembaga-lembaga lain.

"Itu masih dikoordinasikan karena itu banyak lembaga yang terkait lainnya," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (25/6).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Pemerintah Kumpulkan Ormas Agama, Bahas Pemberantasan Judi Online

Sandi memastikan saat ini Bareskrim Polri dan lembaga lainnya terus melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku judi online.

"Yang pasti bahwa ada kewenangan dari masing-masing lembaga yang akan mengerjakan sesuai dengan instruksi presiden untuk menuntaskan masalah judi online," ujarnya.

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan terdapat 4 ribu sampai 5 ribu rekening yang mencurigakan dan diblokir karena diduga terkait dengan judi online.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut ribuan rekening terkait judi online itu sudah dilaporkan PPATK kepada penyidik Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti.

"Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut," ujarnya kepada wartawan.

Hadi mengatakan apabila dalam 30 hari tidak ada pihak yang membuat laporan terkait pembekuan rekening, maka uang atau aset yang ada dalam rekening akan diserahkan kepada negara berdasarkan putusan pengadilan negeri.

"Setelah 30 hari pengumuman itu memang kita lihat, kita telusuri, maka pihak kepolisian juga akan bisa memanggil pemilik rekening dan dilakukan pendalaman dan diproses secara hukum bahwa nyata-nyata itu adalah pemilik dan mereka adalah bandar," jelasnya.