Politikus PDIP: Hampir 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PDIP menyindir Mendagri Tito hampir sebagian besar penjabat kepala daerah tak layak untuk duduk di jabatannya.

Mendagri Tito dikritik legislator PDIP soal penunjukan Pj kepala daerah. (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Jakarta, Indonesia --

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang menyebut hampir sebagian besar penjabat (Pj) kepala daerah tak layak untuk duduk di jabatannya.

Hal itu disampaikan Junimart dalam rapat antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (10/6) hari ini.

"Terus terang hasil dari bukan hanya pengamatan ya, yang kami lihat dengar dan rasakan, hampir 40 persen para Pj ini memang tidak layak untuk menjadi Pj," kata Junimart.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Junimart menduga sosok potensial di Kemendagri untuk mengisi jabatan penjabat kepala daerah mungkin telah habis hingga akhirnya mereka harus mengambil dari kementerian lain.

Pada saat yang sama, Junimart juga mempertanyakan pertimbangan Tito merotasi sejumlah penjabat kepala daerah. Ia pun meminta Tito menjelaskan perihal itu agar tak memicu wacana liar di tengah-tengah publik.

"Kenapa enggak dikembalikan ke habitatnya misalnya kenapa harus dirotasi ini apa pertimbangannya?" ucap dia.

Lihat Juga :

Mendagri Tito Bakal Ganti Pj Gubernur yang Maju Pilkada 2024 pada Juli

Sementara itu Mendagri Tito menyampaikan sebanyak 271 penjabat kepala daerah kini tengah menjabat. Ia menyebut bakal mengadakan kajian guna membandingkan plus minus kepala daerah lewat pilkada atau mekanisme penunjukan.

Tito mengaku kajian ilmiah soal plus minus kepemimpinan kepala daerah selama ini masih sangat minim.

Mantan Kapolri itu mengatakan bakal melibatkan ahli dan menggunakan metodologi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

"Kita akan buat studi nanti semacam penelitian, bagus mana antara kepala daerah yang penugasan ini dengan kepala daerah yang hasil pilkada, kita pengen tahu juga," kata Tito.

Lihat Juga :

Mendagri Sindir Provinsi Tak Alokasikan APBD untuk Wilayah Perbatasan

Tito menyebut posisi hari ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan kajian tersebut karena posisi kepala daerah lewat pilkada dan penjabat kepala daerah berjumlah hampir sama.

Tito menegaskan Kemendagri hanya akan mengkaji persoalan itu tanpa memberikan rekomendasi apapun usai hasil kajian itu nanti.

"Sekarang ini hampir sama posisinya hasil pilkada 2020 itu jumlahnya 270, kemudian yang dari hasil penugasan 271, mungkin momentum ini enggak akan terulang lagi," ucap dia.