Mendagri Tito Bakal Ganti Pj Gubernur yang Maju Pilkada 2024 pada Juli

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku bakal mengganti penjabat kepala daerah yang hendak maju di Pilkada 2024 pada pertengahan Juli mendatang.

Mendagri Tito Karnavian mengaku bakal mengganti penjabat-penjabat kepala daerah yang mau maju di Pilkada 2024 pada Juli mendatang. (Dok. Kemendagri)

Jakarta, Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bakal mengganti penjabat kepala daerah yang hendak maju di Pilkada 2024 pada pertengahan Juli mendatang.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/6).

"Kami sudah sampaikan kemungkinan besar pertengahan Juli yang ingin running, dia harus kita ganti. Dan, itu enggak ada aturan UU-nya, tapi kami yang ambil kebijakan karena ada bahasa sebelum satu tahun," kata Tito dalam rapat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito mengaku takkan menghalangi para penjabat yang hendak maju di pilkada nanti. Namun ia menekankan ada aturan yang wajib diikuti nanti.

Lihat Juga :

Mendagri Sindir Provinsi Tak Alokasikan APBD untuk Wilayah Perbatasan

Ia mengatakan telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh penjabat kepala daerah, yang isinya Tito meminta kepada para Pj kepala daerah yang mau mencalonkan diri di Pilkada 2024 agar menginformasikannya ke Kemendagri.

Tito menjelaskan Kemendagri memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan sosok pengganti sebagai penjabat kepala daerah.

Ia menyebut proses pengisian posisi penjabat itu akan dimulai lagi dari awal, Kemendagri pun enggan asal menunjuk pengganti.

"Kita harus kirim surat lagi ke DPRD-nya, ke Pj Gubernur atau gubernurnya untuk mengirimkan nama-nama lagi," ucap eks Kapolri itu.

Lihat Juga :

Mendagri: PLBN Penting untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran

Tito menyatakan ia menerapkan kebijakan itu karena tak ingin para penjabat kepala daerah yang maju di Pilkada 2024 nanti akan menggunakan fasilitasnya sebagai penjabat untuk berkampanye.

Ia menekankan kebijakan itu diambil guna menekan potensi konflik kepentingan yang bisa saja terjadi ke depan.

(mnf/kid)

[Gambas:Video CNN]