yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tak akan terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang setelah disetujui mayoritas fraksi di tingkat satu.

Puan mengatakan pihaknya masih akan mendengar masukan dari masyarakat soal RUU tersebut. Dia tak ingin RUU MK setelah disahkan justru tak banyak membawa manfaat bagi publik dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga Penyiaran

"Saya akan melihat dulu masukan dari masyarakat, masukan dari seluruh pemangku kepentingan dan lain-lain sebagainya. Karena ya buat apa undang-undang itu terburu-buru kalau nanti tidak akan bermanfaat," kata Puan di kompleks parlemen, Selasa (4/6).

Setelah disahkan di tingkat satu oleh Komisi III DPR, RUU MK hingga kini tak kunjung disahkan menjadi undang-undang meski telah melewati dua kali rapat paripurna. Setelah disetujui mayoritas fraksi di tingkat satu, RUU mestinya tinggal dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Sementara, Fraksi PDIP terakhir mempertimbangkan untuk menyerahkan nota keberatan jelang pengesahan RUU MK. Mereka menolak karena di tingkat satu, pengesahannya dilakukan di masa reses anggota dewan oleh Komisi III DPR.

Lihat Juga : Jejak Revisi UU MK dari Era SBY hingga Jokowi

Ketua Komisi III DPR sekaligus Sekretaris PDIP, Bambang Pacul Wuryanto sehari sebelumnya irit bicara saat ditanya soal RUU MK dan penolakan dari fraksinya. Pacul mengatakan RUU MK saat ini bukan menjadi prioritas.

Menurut dia, pemerintah dan DPR saat ini tengah fokus pada pembahasan RAPBN 2025 jelang transisi pemerintahan baru.

"Kita kan harus fokus pada skala prioritas. Apa sih yang paling penting di Republik ini, RAPBN. Jangan tergesa-gesa. Lihatlah skala prioritas," katanya.

Sebelumnya, PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang absen dalam rapat pengesahan tingkat satu di DPR. Dari sembilan fraksi, hanya delapan fraksi yang hadir.

Lihat Juga : DPR Diam-diam Rapat RUU MK di Masa Reses, MK Akan Bicara Jika Diminta

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP di Komisi III DPR, M. Nurdin mengatakan fraksinya tak mengirim wakil karena menolak rapat digelar di masa reses, meski telah disetujui pimpinan DPR.

"Ketua fraksi tidak sepakat raker diadakan waktu reses walau mungkin sudah ada izin dari pimpinan DPR. Pak ketua fraksi belum terima waktu itu," kata Nurdin.

(thr/pmg)

[Gambas:Video CNN]