yoldash.net

Sri Mulyani Minta Restu DPR Buat PMN KAI hingga Bank Tanah Rp6,1 T

Menkeu Sri Mulyani meminta izin Komisi XI DPR RI untuk menggunakan Rp6,1 triliun sebagai penyertaan modal negara (PMN) ke 5 badan usaha milik negara (BUMN).
Menkeu Sri Mulyani meminta izin Komisi XI DPR RI untuk menggunakan Rp6,1 triliun sebagai penyertaan modal negara (PMN) ke 5 badan usaha milik negara (BUMN). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra).

Jakarta, Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta izin Komisi XI DPR RI untuk menggunakan Rp6,1 triliun sebagai penyertaan modal negara (PMN) ke 5 badan usaha milik negara (BUMN).

Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci 5 BUMN yang akan disuntik PMN, yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan Badan Bank Tanah. Ia menegaskan uang sebanyak itu akan diambil dari cadangan pembiayaan investasi.

"Cadangan pembiayaan investasi yang di dalam UU APBN 2024 sebesar Rp13,67 triliun. Pada hari ini, kami mengajukan penggunaannya hanya sebesar Rp6,1 triliun," ucap Ani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rinciannya, suntikan uang tunai untuk KAI sebesar Rp2 triliun, INKA Rp965 miliar, Pelni Rp500 miliar. Kemudian, Ani memohon agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 bisa memberikan PMN kepada Hutama Karya senilai Rp1 triliun dan Rp1 triliun lainnya untuk Bank Tanah.

ADVERTISEMENT

Cadangan pembiayaan investasi ini didapat setelah UU APBN 2024 menganggarkan Rp176,2 triliun untuk pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi yang sudah dianggarkan itu terbagi ke dalam sejumlah klaster, mulai dari infrastruktur, pendidikan, pangan dan lingkungan hidup, kerja sama internasional, dan lainnya.

"Serta ada untuk cadangan pembiayaan investasi ini, kami melakukan alokasi kewajiban penjaminan. Ini karena pemerintah sering memberikan penjaminan dan dalam hal ini kami menyediakan dana penjaminan kalau sampai terjadi kewajiban itu ter-call Rp635 miliar," tutur Ani.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban lantas merinci uang negara sebanyak Rp6,1 triliun itu akan digunakan untuk apa saja.

Pertama, pria yang akrab disapa Rio itu mengatakan PT KAI bakal memakai suntikan duit negara Rp2 triliun untuk pemenuhan belanja modal. Ini bakal dipakai untuk pengadaan trainset dan retrofit KRL.

Kedua, Rio menyebut Hutama Karya memerlukan Rp1 triliun untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Tahap II Ruas Palembang-Betung. Ketiga, Badan Bank Tanah akan menggunakan Rp1 triliun untuk pemenuhan modal, sesuai amanat pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021.

"(Keempat), PMN pada INKA sebesar Rp965 miliar akan digunakan untuk pembangunan line dua di pabrik Banyuwangi yang memproduksi kereta berbahan stainless steel," jelas Rio.

Kelima, PT Pelni memerlukan PMN sebesar Rp500 miliar untuk tambahan modal belanja bagi pembelian satu unit kapal baru dalam rangka peremajaan armada Pelni.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat