yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Perdana Menteri India Narendra Modi dituduh menyebarkan ujaran kebencian terhadap warga Muslim dengan menyebut umat Islam di negara itu "penyusup".

Hal tersebut Modi sampaikan saat berkampanye di negara bagian Rajasthan pada Jumat (19/4) lalu.

Lihat Juga : Pakar Asing soal Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024: MK Terjebak

Dalam pidatonya di kampanye, Modi menuduh jika oposisi utama pemerintah, Kongres Nasional India (INC), bakal bagi-bagi kekayaan negara dengan para "penyusup" dan "mereka yang memiliki lebih banyak anak".

Sebutan "penyusup" oleh Modi itu tampaknya merujuk pada warga Muslim di negara itu.

"Ketika (INC) berkuasa, mereka akan mengatakan kalau umat Islam mempunyai hak pertama atas sumber daya. Mereka akan mengumpulkan semua kekayaanmu dan membagikannya kepada orang-orang yang mempunyai anak lebih banyak. Mereka akan mendistribusikannya kepada para penyusup," ucap Modi dalam sebuah pidato kampanyenya seperti dikutip CNN, Senin (22/4).

"Apakah Anda rela uang hasil jerih payah Anda diberikan kepada penyusup? Maukah Anda semua menerima ini?" tambahnya.

Lihat Juga : Perang Saudara di Myanmar, Pemimpin Junta dan 2 Jenderal 'Menghilang'

Sontak, perilaku Modi mendapat kecaman dari berbagai komunitas Muslim yang ada di India. Mereka khawatir jika Modi dan partainya yang berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP), kembali untuk ketiga kalinya akan semakin menyudutkan komunitas Muslim di India yang berjumlah sekitar 204 juta jiwa.

"Ini bukan sebuah dog whistle (pesan politis), ini adalah ujaran kebencian yang ditargetkan, langsung, dan kurang ajar terhadap suatu komunitas," tulis jurnalis Muslim terkemuka Rana Ayyub di X.

ketua Kongres Mallikarjun Kharge jua menggambarkan pernyataan Modi sebagai 'ujaran kebencian'. Ia juga melihat pernyataan Modi dapat merendahkan martabatnya sebagai seorang pemimpin.

"Dalam sejarah India, tidak ada perdana menteri yang merendahkan martabat jabatannya seperti yang dilakukan Modi," ungkap Kharge.

Pemerintahan Modi belum lama memang tengah mengeluarkan sejumlah pernyataan dan aturan kontroversial yang menyudutkan kaum Muslim India.

Pilihan Redaksi Brigade 'Siluman' Al Quds Palestina, Menyerang Musuh Secara Senyap Pemimpin Chechen Kadyrov Sakit Pankreas, Kondisi Kian Parah Pakar Asing soal Dissenting Opinion MK: Pemilu Prosedural Tapi Curang

Seperti hal nya Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/CAA) yang dinilai diskriminatif terhadap umat Muslim India.

Beleid tersebut memuat bagaimana India menetapkan kriteria agama sebagai syarat untuk memperoleh kewarganegaraan. Namun, CAA mengecualikan Muslim yang menjadi mayoritas ketiga di negara tersebut.

Bahkan, menurut laporan dari India Hate Lab, menunjukkan bahwa ujaran anti-Muslim di India tercatat mencapai 688 kasus di 2023. Sebanyak 75 persen dari data tersebut terjadi saat masa pemerintahan Modi bersama partainya BJP.

Akibat dari ulahnya, para oposisi Modi meminta kepada Komisi Pemilihan Umum India (ECI) untuk menyelidiki komentar Modi yang dianggap melanggar kode etik.

Kode etik yang ingin mereka tekan menyatakan bahwa politikus tidak boleh menarik pemilih berdasarkan 'kasta' dan 'perasaan komunal' suatu etnis.

Hingga kini, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak pemerintahan Modi terkait tuduhan ujaran kebencian tersebut. Pesta demokrasi di India pun masih terus berjalan selama beberapa bulan ke depan.

(val/rds)

[Gambas:Video CNN]