yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Anggaran yang digelontorkan untuk Program Makan Bergizi Gratis ala Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terkuak. 

Awal pekan kemarin, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut nilai anggaran untuk program tersebut pada APBN 2025 tembus Rp71 triliun.

Angka itu diambil sebagai kesepakatan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti. Kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN," tuturnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Lihat Juga : Eks Menkeu Chatib Basri Respons Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 T

Prabowo  ia klaim mau menuntaskan Program Makan Bergizi Gratis secepatnya. Kendati, Thomas mengatakan ini bakal dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.

Thomas menegaskan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen atas target defisit yang disepakati oleh pemerintahan Jokowi dan DPR RI nanti. Keponakan Prabowo itu juga membantah ada upaya memperlebar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) demi memuluskan rencana lima tahun ke depan.

"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya, itu tidak mungkin. Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti," tandasnya.

Meski begitu, belum ada skema rinci penyaluran anggaran program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Rp71 triliun itu masuk dalam postur APBN 2025 dengan disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Ia menekankan pembahasan RAPBN 2025 masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Ini dilakukan sebelum pembacaan Nota Keuangan dan RUU APBN 2025 oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024 nanti.

Lihat Juga : Sri Mulyani Blak-blakan Soal Eksekutor Anggaran Makan Gratis Rp71 T

"Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa," jelas Sri Mulyani.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut APBN akan berat menanggung beban makan bergizi gratis. Bahkan, ia menilai Rp71 triliun terlalu besar untuk program bantuan sosial (bansos) jenis baru ini.

Nailul pun ragu penyerapan anggarannya bakal maksimal. Menurutnya, uang yang sudah dianggarkan di 2025 itu tak akan terpakai seluruhnya untuk makan bergizi gratis.

"Feeling saya maksimal hanya 50 persen anggaran tersebut yang terserap. Jika lebih dari itu, defisit APBN akan mendekati angka 3 persen dan bisa impeachment (pemakzulan) terhadap presiden di tahun depan (2026)," katanya kepada Indonesia.com.

"Ini berbahaya bagi pemerintah. Program yang tidak sustain dipaksakan (menggunakan anggaran) Rp71 triliun tahun depan," sambung Nailul.

Ia menekankan upaya memaksakan program populis Prabowo adalah hal tak realistis. Nailul merinci beberapa ancaman yang akan membahayakan APBN ke depan, mulai dari lesunya penerimaan hingga jerat utang.

Lihat Juga : Prabowo Akan Bentuk Badan Gizi untuk Laksanakan Program Makan Gratis

Ekonom Celios itu mengatakan beban yang timbul di APBN dari makan bergizi gratis tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang mumpuni. Terlebih, tax ratio Indonesia ia perkirakan merosot di 2025.

"Kemampuan pendanaan dari pajak menyusut. Otomatis diambilkan dari penerbitan utang baru, pembayaran bunga utang sekarang sudah 14 persen-15 persen dari APBN. Berat kalau harus menanggung program populisnya Prabowo 100 persen, tak realistis," tegasnya.

Nailul bahkan berani bertaruh bahwa program Prabowo-Gibran ini tak akan terealisasi 100 persen hingga akhir masa jabatannya usai. Menurutnya, sampai 2029 nanti hanya akan menyasar 50 persen-75 persen dari target 82,9 juta orang.

Apalagi, kementerian atau instansi teknis yang bakal melaksanakan program makan bergizi gratis belum terbentuk.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menegaskan berapapun alokasi yang ditetapkan untuk makan bergizi gratis sudah pasti jadi beban APBN. Ini juga berlaku di 2025, meski tahap pertamanya hanya menyedot Rp71 triliun.

Esther juga menilai pembentukan badan baru untuk mengelola program ini bukan langkah bijak. Bahkan, menurutnya membentuk instansi anyar hanya bagian dari pemborosan anggaran negara.

Lihat Juga : Luhut Bantah Duit Negara Tak Cukup Buat Program Makan Bergizi Gratis

"Bentuk badan baru berarti anggaran baru karena ada rekrutmen pegawai, tambah belanja pegawai, dan belanja rutin lainnya," tuturnya.

"Kalau bisa kabinet ini (Prabowo-Gibran) ramping, bukan kabinet gemoy, mengingat ruang fiskalnya sempit jadi anggarannya jangan gemoy," wanti-wanti Esther.

Kalau dipaksa harus tetap berjalan, Esther menilai anggaran makan bergizi gratis lebih tepat dikelola Kementerian Sosial. Esther menegaskan Kemensos layak menjadi leading sector karena program makan bergizi gratis ini mirip dengan bansos.

Ia kemudian mencoba berhitung jumlah anak yang kemungkinan berhak atas makan bergizi gratis di 2025. Ini dilakukan dengan asumsi satu tahun ada 365 hari dan anggaran Rp15 ribu per menu makan untuk satu anak.

Menurutnya, anggaran Rp71 triliun itu bisa dinikmati sekitar 12,96 juta anak sekolah.

Lihat Juga : Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Utang RI 50 Persen dari PDB

Akan tetapi, Esther menyarankan anggaran makan bergizi gratis digunakan untuk keperluan penting lainnya. Ia mencontohkan betapa pentingnya sektor tenaga kerja Indonesia.

"Anggaran Rp71 triliun lebih baik dialokasikan untuk melakukan upgrade skill tenaga kerja Indonesia karena hanya 12 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan tinggi. Artinya, bisa dialokasikan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," saran Esther.

"Tentunya juga harus disertai dengan target capaian berapa besar upgrade skill yang bisa dilakukan dengan dana sebesar itu," tutupnya.

---