yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono membantah isu yang menyebutkan Prabowo Subianto akan meningkatkan utang negara hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) ketika resmi menjadi Presiden RI kelak.

Thomas menegaskan, Prabowo tidak menetapkan target untuk tingkatkan utang. Prabowo, menurutnya, juga akan mematuhi batasan-batasan hukum mengenai ukuran-ukuran fiskal.

Lihat Juga : Staf Erick soal Obral Jabatan Komisaris: Wajar, Butuh Dukungan Politik

"Kami sama sekali tidak berbicara mengenai target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal," kata Thomas, Sabtu (15/6), mengutip Reuters.

Thomas lantas memastikan pembahasan antara tim gugus tugas Prabowo-Gibran dan Menteri Keuangan Sri Mulyani fokus pada peningkatan pendapatan, peninjauan ulang pengeluaran, dan menyediakan ruang anggaran untuk program-program seperti makan siang gratis.

Thomas bahkan mengklaim defisit tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB.

"Penting untuk dicatat bahwa itu-lah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," ujarnya.

Lihat Juga : ANALISIS Bahayakah Utang Jatuh Tempo Rp800 T di Awal Pemerintahan Prabowo?

Dalam debat capres awal Januari lalu, Prabowo sempat menyatakan bahwa tidak masalah bila besaran utang luar negeri Indonesia mencapai 50 persen dari PDB.

Pernyataan tersebut keluar saat Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait utang luar negeri Indonesia dan kebijakan yang mungkin akan diambil untuk menghindari intervensi yang membuat utang bertambah.

Prabowo mengatakan, utang luar negeri Indonesia saat ini tidak sampai 40 persen. Menurutnya, angka tersebut masih dalam titik aman, asalkan utang digunakan untuk pembangunan industri atau produktif.

(khr/asr)

[Gambas:Video CNN]