yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal penunjukan beberapa petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menduduki kursi komisaris perusahaan pelat merah.

Menurutnya, pengangkatan tersebut merupakan hal yang wajar karena BUMN membutuhkan dukungan politik.

"Yang pasti, namanya BUMN itu kan mendukung perusahaan milik pemerintah. Maka, wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang. Dan latar belakang politik tidak menjadi larangan, enggak ada larangan," ujar dia di Kementerian BUMN, Rabu (12/6).

Menurutnya, selama orang yang ditunjuk menjadi komisaris adalah orang yang kompeten, maka tidak ada masalah.

Lihat Juga : Seberapa Besar Pasar Durian China hingga Luhut Turun Langsung Jualan?

"Jadi latar-latar belakang itu, sehingga kita enggak bisa katakan bahwa kalau politik enggak boleh. Dan wajar juga karena BUMN ini juga butuh dukungan politik, berbeda dengan perusahaan swasta," tutur Arya lebih lanjut.

Ia menyebut sosok petinggi di tubuh perusahaan BUMN tidak dapat disamakan dengan perusahaan swasta. Pasalnya, selain mempertimbangkan kompetensi, juga perlu mempertimbangkan aspek lain demi kelancaran bisnis BUMN itu sendiri.

Selain itu, kata dia, dalam mengelola perusahaan BUMN dan mengambil kebijakan dan keputusan besar, juga perlu dukungan DPR RI.

"Kebijakan dan keputusan-keputusan besar di BUMN itu harus disetujui DPR loh. Mau merger, DPR. Mau holding, DPR. Mau IPO (Initial Public Offering), DPR. Mau dibubarkan, DPR. Mau dapat PMN (penyertaan modal negara), penugasan, DPR ," ungkap dia.

Maka itu, ia menjelaskan banyak kebijakan di BUMN itu berhubungan dengan politik, berbeda dengan swasta.

"Karena BUMN ini kan dimiliki oleh negara, sahamnya, maka harus ada persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR. Maka unsur politik pun tidak mungkin, enggak boleh kita munafik dan enggak boleh kita menafikkan kalau unsur politik enggak masuk dalam BUMN," tegas Arya.

"Jadi enggak mungkin enggak ada, dari dulu BUMN ada sampai hari ini, BUMN pasti ada politiknya," sambungnya.

Sederet nama petinggi tim sukses Prabowo-Gibran mendapatkan kursi komisaris di BUMN, di antaranya Grace Natalie Louisa, Fuad Bawazier, hingga Simon Aloysius Mantiri.

Mereka kini menjabat di beberapa perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina (Persero) hingga PT Mining Industry Indonesia (Persero) alias MIND ID.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)