yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan, pepatah sedia payung sebelum hujan memiliki makna yang penting agar memilih jalan yang senantiasa antisipatif dengan segala keadaan.

Bertolak dari pepatah tersebut, Said Abdullah mengatakan, perlu waspada terhadap sejumlah indikator sektor keuangan yang menunjukkan tren kurang baik.

Sebab, sejak dua tahun lalu nilai tukar rupiah terus bergerak naik. Di mana pada 2022 nilai tukar rupiah Rp14.000 an/ Dolar Amerika Serikat (US$), terus merangkak Rp14.500- 15.000 an/US$ di 2023, dan pada semester 1 2024 ini berada di level RP15.400-16.400 an/US$.

Kemudian, kuartal II 2024, kinerja saham di bursa menunjukkan tren penurunan dibanding kuartal I 2024. Pada kuartal II 2024, IHSG pada April 2024 masih di level Rp7.200, dan per akhir Mei 2024 IHSG terus melorot Rp6.728 di 19 Juni 2024 kemarin.

"Situasi ini menempatkan IHSG menjadi pasar saham terburuk kelima setelah Qatar, Meksiko, Brazil dan Thailand," ujar Said Abdullah dikutip Senin (24/6).

Ia melanjutkan, sejak akhir tahun lalu, yield SBN 10 tahun di level 6,4 persen, terus merangkak naik hingga 7,2 pada 20 Juni 2024. Di lain pihak, minat investor asing terhadap SBN makin turun sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia.

"Dari sebelum pandemi porsi asing memegang SBN sebesar Rp38 persen, namun akhir Mei 2024 menyisakan 14 persen, sehingga kebutuhan likuiditas ke depan makin menantang dan ketat," ujarnya.

Selanjutnya, sejak kuartal II 2023 hingga kuartal I 2024 current account terus mengalami defisit, padahal capaian kuartal III 2021 hingga Kuartal I 2023 mengalami surplus. Defisit current account kuartal I 2024 cukup dalam mencapai 2,2 miliar US$.

Meskipun Foreign Direct Investment (FDI) pada kuartal I 2024 tumbuh 15%, kata dia, namun pertumbuhan ini tidak secemerlang pada periode sebelumnya. Di mana pada Kuartal III 2022 FDI kita tumbuh fantastik hingga 63,6 persen, dan sejak itu perlahan lahan menurun.

Mencermati sejumlah indikator di atas, lanjut Said, benang merah yang bisa dijelaskan adalah minat investor asing terhadap kegiatan bisnis di Indonesia, khususnya pada sektor keuangan menurun.

Musababnya, kata Said, karena sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju yang belum akan berakhir.

"Dengan demikian, kebutuhan pemerintah dan pelaku usaha untuk mendapatkan likuiditas ke depan akan sangat kompetitif, dan berbiaya mahal," ujar Said.

Untuk membantu pemerintah memiliki kelonggaran dalam bergerak, khususnya pada pemerintahan ke depan menghadapi sentimen negatif dari eksternal, khususnya pada sektor keuangan, posisi Badan Anggaran DPR terhadap sejumlah asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2025, antara lain;

1. Target pertumbuhan ekonomi di patok pada kisaran 5,1 - 5,5 persen.
2. Tingkat inflasi pada kisaran 1,5 -3,5 persen
3. Nilai tukar (kurs) Rp/USD Rp. 15.300-15.900
4. Yield SBN 10 tahun 6,9 - 7,2 persen
5. Harga minyak mentah Indonesia 75-80
6. Lifting minyak bumi 580-605 ribu barel
7. Lifting gas bumi 1.003-1.047 setara ribu barel

Menurut Said, asumsi tersebut sesungguhnya tidak terpaut signifikan dari usulan asumsi ekonomi makro yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR, semisal, kurs batas atas Banggar DPR pada posisi Rp15.900 sementara pemerintah Rp16.000.

Namun pemerintah sepakat batas atas kurs menjadi Rp15.900, agar ada upaya pengendalian rupiah yang lebih signifikan, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah pada konferensi pers bersama Menko Perekonomian dan Menkeu pada pagi tadi.

Sedangkan Yield SBN, Banggar DPR pada posisi batas atas 7,2 persen sementara pemerintah 7,3 persen. Pemerintah menyepakati usulan Banggar DPR atas batas atas yield.

Sementara target lifting minyak bumi, Banggar DPR mematok volume yang lebih tinggi dari target pemerintah semula 580-601 ribu barel. Banggar DPR mendukung usulan Komisi VII DPR di level 580-605, dan pemerintah sepakat atas hal itu.

Asumsi usulan Banggar di atas diletakkan dalam sejumlah landasan, pertama terhadap yield SBN, Banggar DPR mendorong agar batas atas yield tidak semakin tinggi, meskipun hal itu bisa dipahami, karena era suku bunga tinggi jadi kecenderungan pada setahun kedepan.

"Namun resiko beban bunga yang akan dihadapi oleh pemerintah kedepan juga akan semakin memberatkan," ujarnya.

Demikian juga dengan target lifting minyak bumi, posisi Banggar DPR mendorong target yang lebih tinggi. Pertimbanganya investasi di sektor hulu terjadi peningkatan.

"Di lain pihak, peningkatan kapasitas produksi minyak bumi sebagai bantalan PNBP kita ke depan," ujarnya.

Atas postur pendapatan dan belanja pada RAPBN 2025, Said memperkirakan pendapatan negara Rp2.986,3 triliun, belanja negara Rp3.542 triliun, defisit APBN sebesar Rp555,7 triliun (2,29% PDB) dengan asumsi PDB 2025 sebesar Rp. 24.270 triliun.

"Belanja negara RAPBN 2025 juga akan memberikan dukungan anggaran untuk Program Pak Prabowo tentang makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp71 triliun," ujarnya.

Said melanjutkan, Tax ratio diasumsikan bisa meningkat menjadi 10,5 persen PDB, maka target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.548,3 triliun, selebihnya dari PNBP dan hibah.

Target ini sangat challenging bagi pemerintah di tahun 2025, di tengah situasi tingkat konsumsi rumah tangga meskipun tumbuh, namun capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta biaya dana yang mahal.

Apalagi sejak tiga tahun terakhir tax ratio hanya mampu di raih pada level 10,3 persen PDB, serta komoditas ekspor kita tidak setinggi tahun 2022.

"Saya berkeyakinan, dengan postur RAPBN 2025 seperti ini, meskipun dengan sejumlah target yang cukup menantang, namun postur RAPBN ini cukup baik untuk merespon tantangan ekonomi kita ke depan," ujarnya.

(inh/inh)