yoldash.net

Anggota Komisi VIII DPR Luluk Nur Hamidah menilai pemerintah seperti tak serius menyelenggarakan ibadah haji lantaran kerap ditemukan banyak kekurangan.

"Ya persis seperti itu enggak serius dan tidak totalitas urus haji. Kalau mau ada perubahan agar tidak terus menerus terulang, ya harus perubahan menyeluruh, progresif dan revolusioner. Semua aspek yang terkait dengan ekosistem haji harus dibenahi," kata Luluk kepada Indonesia.com, Kamis (20/6).

Luluk mengkritik manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selama pelaksanaan haji tidak memadai terutama bagi jamaah lanjut usia.

Baginya, slogan 'Haji Ramah Lansia' yang kerap didengungkan Kemenag ternyata sekadar slogan tanpa ada implementasi konkret.

"Mereka [lansia] tidak punya tempat di pemondokannya ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai," kata dia.

Ia menilai kekurangan dalam pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah seperti tidak belajar dari pelaksanaan sebelumnya lantaran kekurangan yang terus berulang.

Padahal, ia mengatakan adanya tambahan kuota haji seharusnya pemerintah dapat meningkatkan fasilitas layanan agar jamaah dapat dilayani dengan baik.

"Artinya harus ada manajemen yang diubah karena adanya tambahan kuota berarti fasilitas akomodasi dan space juga harus ditambah untuk bisa memenuhi layanan kepada jamaah," katanya.

Lihat Juga : Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina & Arafah Masih Bermasalah

Luluk juga menyinggung ada dugaan praktek rente yang sudah berjalan terlalu lama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Baginya, dugaan praktek ini menguntungkan sebagian kecil orang harus diakhiri.

Guna keluar dari persoalan tersebut, ia meminta ada transparansi seluruh proses penyelenggaraan haji.

"Karena sudah terlalu mapan para pihak yang selama ini berbisnis haji. Sehingga mengabaikan esensi yaitu memanusiakan jamaah haji sekaligus mengambil manfaat dan berkah dari haji untuk membangun bangsa," kata Luluk.

"Kasihan jamaah haji kita. Mereka hanya disuruh sabar dan sabar. Padahal mereka sedang dizalimi," tambahnya.

Luluk menegaskan urusan haji ada uang jemaah yang berputar hingga triliunan rupiah. Baginya, perbaikan pelayanan mutlak menjadi kewajiban pemerintah dan menjadi hak dasar bagi para jamaah haji.

"Mitigasi pencegahan korupsi haji itu yang harus dilakukan. Semoga Pansus bisa menjadi langkah awal pembenahan secara total," kata politikus PKB ini.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku akan tetap mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji untuk perbaikan ke depannya.

"Jadi begini, semua kita akan evaluasi, tidak ada yang tidak kita evaluasi demi perbaikan layanan jemaah , itu poinnya," ujar dalam keterangannya di laman resmi Kemenag.

Ia mengatakan evaluasi juga dilakukan secara kontinyu di lapangan. Yaqut mencontohkan ada kasus aduan soal jemaah dari embarkasi KNO yang tidak mendapatkan tenda. Sehingga petugas langsung mencarikan tenda untuk jemaah tersebut.

"Kita langsung eksekusi. Kita mintakan pada mashariq untuk tenda mereka kita pakai. Ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif, tetapi ke depan supaya layanan jemaah lebih baik tentu butuh evaluasi yang lebih komprehensif," imbuhnya.

(rzr/gil)

[Gambas:Video CNN]

---