yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Pihak Plt Ketua Umum PPP Mardiono buka suara mengenai surat berisikan desakan segera menggelar muktamar yang ditandatangani empat Ketua Majelis partai. Imam Priyono selaku juru bicara menyatakan semua pihak sudah setuju Muktamar berlangsung pada 2025.

Ia menjelaskan kesepakatan PPP soal Muktamar itu diambil dalam Rapimnas IX PPP yang digelar di Karawaci, Kota Tangerang, Banten, pada 6 Juni.

Lihat Juga : Kubu Mardiono Klaim Sudah Minta Maaf Usai PPP Gagal Dapat Kursi DPR

Dalam forum, tiga dari empat pimpinan majelis disebut menarik desakan agar PPP segera menggelar Muktamar. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Romahurmuziy alias Romy satu-satunya yang tidak hadir karena berada di luar negeri.

"Ada poin inti dari Rapimnas tersebut di antaranya yang paling penting dan bisa menjawab pertanyaan dari publik adalah semua bersepakat yang ada di ruangan itu," kata Imam di Program Indonesia News Room, Senin (17/6) petang.

"Seluruh ketua DPW, pemegang hak suara, dan para majelis, bahwa Muktamar akan diselenggarakan insyaallah pada 2025, dan itu hasil mufakat semuanya," ia menegaskan.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut disampaikan setelah ramai pemberitaan empat Ketua Majelis PPP meminta Plt Ketua Umum Mardiono segera menggelar muktamar partai sebagai forum evaluasi perolehan suara PPP turun pada Pemilu 2024.

Permintaan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar PPP Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuzy, dan Ketua Majelis Syari'ah PPP Mustofa Aqil Siradj yang ditujukkan kepada Mardiono pada 1 Mei 2024.

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima," dikutip dari surat tersebut, Senin (17/6).

Pilihan Redaksi Beredar Surat Majelis PPP Desak Muktamar, Dibantah Jubir Mardiono Kubu Mardiono Klaim Para Majelis Batalkan Desakan Muktamar PPP

Namun, Imam Priyono kini menyatakan polemik soal desakan itu sudah selesai karena telah mencapai kesepakatan dalam Rapimnas awal Juni. Ia menyebut PPP saat ini hanya ingin fokus menghadapi Pilkada yang akan digelar November 2024.

"Cara sukses paling sederhana adalah solid. Bayangkan kalau menatap Pilkada serentak kami ada dualisme kepemimpinan, partai tidak solid dan seterusnya, ini tidak menguntungkan PPP sama sekali," katanya.

Terpisah, Ketua Majelis Pakar PPP Prijono Tjiptohrijanto membenarkan para pimpinan majelis telah menarik usulan agar Muktamar evaluasi Mardiono dibatalkan.

"Kayaknya begitu keputusan Rapimnas. Saya hanya hadir saat pembukaan saja. Jadi tidak mengikuti seluruh pembahasan. Mohon maaf," kata Prijono saat dihubungi.

(yoa/chri)