Beredar Surat Majelis PPP Desak Muktamar, Dibantah Jubir Mardiono
Sebanyak empat pimpinan majelis PPP meminta agar partai segera menggelar Muktamar untuk mengevaluasi perolehan suara hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Permintaan itu disampaikan lewat surat untuk Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, tertanggal 1 Mei 2024.
Empat Majelis yang menandatangani surat yakni Majelis Kehormatan yang diketuai Zarkasih Nur, Majelis Pakar di bawah Prijono Tjiptohrijanto, Majelis Syariah di bawah Mustofa Aqil Siroj, dan Majelis Pertimbangan yang dipimpin Muhammad Romahurmuziy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," demikian dikutip dari bunyi surat tersebut. Jika terhitung dari tanggal surat terbit, maka empat majelis meminta muktamar PPP digelar paling lambat Agustus.
Evaluasi Pileg 2024
Dalam surat itu empat pimpinan majelis PPP meminta evaluasi menyeluruh atas hasil Pileg 2024, yaitu PPP gagal lolos ke parlemen. Mereka menyoroti perolehan syarat PPP tingkat nasional justru di bawah perolehan suara tingkat daerah.
Empat pimpinan majelis juga menilai jabatan Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) meniscayakan posisinya tidak permanen atau tidak sesuai periodesasi.
"Nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua Umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode. Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar".
Empat Majelis juga mengkritik pengurus harian DPP karena telah mengabaikan surat agar penetapan caleg melibatkan Majelis. Padahal surat itu merupakan keputusan kolektif dan kolegialitas.
Majelis juga meminta pengurus DPP tidak melakukan pemecatan atau pergantian terhadap fungsionaris partai. Baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Bahwa, untuk menjaga kondusivitas Partai sampai dengan pelaksanaan Muktamar, kami meminta agar tidak dilakukan pemecatan, penggantian, dan perubahan, Fungsionaris DPP, Pimpinan DPW, Pimpinan DPC dan Pimpinan PAC".
Jawaban jubir Plt Ketum PPP
Indonesia.com, telah menghubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono terkait desakan Muktamar, namun belum direspons hingga berita diturunkan.
Sementara, Juru bicara Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Imam Priyono, menegaskan seluruh jajaran PPP sudah sepakat akan menggelar muktamar untuk memilih ketua umum PPP di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2025.
Imam mengatakan jadwal Muktamar PPP pada 2025 itu diputuskan dalam Rapimnas IX yang berlangsung di Banten, 6 Juni 2024. Forum tersebut turut dihadiri para pimpinan majelis dan para pimpinan PPP yang sudah mufakat sepakat pada keputusan tersebut.
"Muktamar partai akan dilaksanakan sesuai aturan yakni pada tahun 2025 dan rencananya akan diselenggarakan di Sulawesi Tenggara. Salah satu agenda muktamar yakni pemilihan ketum," kata Imam kepada Indonesia.com, Minggu (16/6).
(thr/vws)[Gambas:Video CNN]