yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Juru bicara Pelaksana Tugas Ketum PPP Muhamad Mardiono, Imam Priyono, mengklaim empat pimpinan Majelis PPP ikut menyepakati gelaran Muktamar pada 2025.

Wacana percepatan Muktamar disampaikan pimpinan empat Majelis PPP lewat surat resmi yang diteken pada 1 Mei.

Empat Majelis yang menandatangani surat itu ialah Majelis Kehormatan yang diketuai Zarkasih Nur, Majelis Pakar pimpinan Prijono Tjiptohrijanto, Majelis Syariah di bawah Mustofa Aqil Siroj, dan Majelis Pertimbangan yang dipimpin Muhammad Romahurmuziy.

Lihat Juga : Beredar Surat Majelis PPP Desak Muktamar, Dibantah Jubir Mardiono

Imam menjelaskan kesepakatan PPP soal Muktamar itu diambil dalam Rapimnas IX PPP yang digelar di Karawaci, Kota Tangerang, Banten, 6 Juni.

Dalam forum itu, Imam mengungkap tiga dari empat pimpinan majelis telah menarik desakan mereka agar PPP segera menggelar Muktamar dan mengevaluasi Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.

Dari keempat pimpinan Majelis, ia menyebut cuma Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Romahurmuziy alias Romy, yang merupakan mantan narapidana korupsi kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, yang tidak hadir pada gelaran itu karena berada di luar negeri.

"Ada poin inti dari Rapimnas tersebut di antaranya yang paling penting dan bisa menjawab pertanyaan dari publik adalah semua bersepakat yang ada di ruangan itu, seluruh ketua DPW, pemegang hak suara, dan para majelis, bahwa Muktamar akan diselenggarakan insyaallah pada 2025, dan itu hasil mufakat semuanya," kata Imam di Program Indonesia News Room, Senin (17/6) petang.

Lihat Juga : Muncul Desakan Muktamar, PPP Tegaskan Digelar Tahun 2025 di Sultra

"Jadi sudah selesai sebenarnya polemiknya. Dan kita saat ini sedang menatap sebuah perhelatan yang juga tidak sederhana yaitu pilkada serentak," klaim dia.

Imam mengatakan PPP saat ini hanya ingin fokus menghadapi Pilkada yang akan digelar November 2024.

"Cara sukses paling sederhana adalah solid. Bayangkan kalau menatap pilkada serentak kita ada dualisme kepemimpinan, partai tidak solid dan seterusnya, ini tidak menguntungkan PPP sama sekali," katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Majelis Pakar PPP Prijono Tjiptohrijanto membenarkan para pimpinan majelis telah menarik usulan agar Muktamar evaluasi Mardiono dibatalkan.

"Kayaknya begitu keputusan Rapimnas. Saya hanya hadir saat pembukaan saja. Jadi tidak mengikuti seluruh pembahasan. Mohon maaf," katanya saat dihubungi, Jumat (17/6).

Dalam surat itu, empat pimpinan Majelis PPP meminta evaluasi menyeluruh atas hasil Pileg 2024, terutama terkait kegagalan PPP lolos ke parlemen.

"Kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," demikian dikutip dari bunyi surat tersebut.

Terhitung dari tanggal surat terbit, empat Majelis meminta muktamar PPP digelar paling lambat Agustus.

(thr/arh)