yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Mahkamah Agung (MA) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk program tahun 2025 dari pagu indikatif sekitar Rp12 triliun.

Usulan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Rabu (13/6). Dengan usulan sebesar Rp3 triliun, MA total mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp15 triliun lebih.

Lihat Juga : KPK Anggarkan Dana Rp2,1 M untuk Penguatan UU Tipikor

"Mahkamah Agung mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3.009.738.467.000," kata Sekretaris MA Sugiyanto dalam rapat yang turut diikuti Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) dan Sekjen Komisi Yudisial (KY) itu.

Dalam rinciannya, jumlah anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja barang operasional sebesar Rp99.943.867.000, belanja barang nonoperasional sebesar Rp93.507.217.000, dan belanja modal Rp2.816.287.383.000.

Sugiyanto mengatakan kebutuhan belanja operasional MA tahun anggaran 2025, antara lain digunakan untuk langganan daya dan jasa (listrik), pemeliharaan rumah dinas atau mess beserta halaman, serta pemeliharaan personal computer (PC), printer, air conditioner (AC), hingga genset.

Sementara, belanja nonoperasional di antaranya untuk pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu tahun 2025. Saat ini, kegiatan tersebut sedang berlangsung di Diklat Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Sedangkan, kebutuhan anggaran untuk belanja modal MA tahun anggaran 2025 yang menjadi prioritas adalah renovasi gedung dan bangunan kantor, serta pengadaan rumah dinas.

Sugiyanto bilang usul kenaikan anggaran karena pagu indikatif MA untuk tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp12.152.558.495.000, belum memenuhi standar. Apalagi untuk memenuhi belanja modal pada empat lingkungan peradilan, yang terdiri ini dari 923 satuan kerja (satker) daerah dan tujuh unit Eselon I pusat.

Lihat Juga : KPK Minta Kenaikan Anggaran Jadi Rp1,3 Triliun untuk Tahun 2025

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]