yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Bawaslu bertindak jika program bantuan sosial (Bansos) dipergunakan untuk menguntungkan salah satu calon kepala daerah jelang Pilkada 2024.

"Tapi apabila dia untungkan salah satu [calon kepala daerah], maka Bawaslu dapat ambil tindakan," kata Suhajar dalam diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (5/6).

Lihat Juga : Dewan Pers Surati Polisi soal Pelaporan Hasto: Serahkan pada Kami

Suhajar menjelaskan pemberian bansos berpotensi mengarah pada larangan yang termuat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 3 tentang Pilkada.

Aturan itu, tegasnya, melarang kepala daerah aktif menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat.

"Jadi, [kepala daerah] dilarang ambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan paslon. Klir! Jadi indikatornya di situ. Sudah ada regulasi hukumnya," kata dia.

Di sisi lain, Suhajar menegaskan program bansos merupakan hak rakyat. Sehingga harus tetap berjalan tiap tahun sesuai rencana anggaran pemerintah.

"Ada hak rakyat dapat bansos, program-program. Itu semuanya harus berjalan," kata dia.

Lihat Juga : Sahroni Klaim Tak Tahu Uang Rp800 Juta untuk Kegiatan Bacaleg NasDem

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendesak KPU dan menteri dalam negeri membuat aturan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan bansos di Pilkada 2024.

Menurut Titi, peraturan KPU (PKPU) atau peraturan mendagri (permendagri) perlu memuat aturan bahwa distribusi bansos yang dilakukan berdekatan atau dalam waktu tahapan pilkada tidak boleh dilakukan pejabat publik berlatar belakang politik.

Desakan yang sama juga pernah disuarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Maret 2024 lalu. Alex sempat meminta tidak ada lagi penyaluran bansos menjelang Pilkada 2024.

Ia juga mengusulkan ada suatu aturan yang melarang penyaluran bansos menjelang pemilu termasuk pilkada.

"Coba upayakan bapak-ibu sekalian, pak sekjen, pak inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum Pilkada," ujar Alex dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (20/3).

Lihat Juga : Putusan Lengkap MA soal Usia Calon Pilkada, 1 Hakim Dissenting Opinion

(rzr/kid)

[Gambas:Video CNN]