Kembangkan Kasus Amarta Karya, KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru

KPK tetapkan dua tersangka baru pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan subkontraktor fiktif tahun 2018-2020 di PT Amarta Karya (Persero).

Juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya dua tersangka baru hasil pengembangan kasus dugaan korupsi PT Amarta Karya. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan subkontraktor fiktif tahun 2018-2020 di PT Amarta Karya (Persero).

"Betul, kami mengonfirmasi bahwa ada penetapan tersangka baru," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/4).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini enggan menyampaikan identitas para tersangka. Kata dia, hal itu akan dibuka KPK kepada publik bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Nurul Ghufron Respons Surat MAKI Minta Bantu Mutasi PNS Papua ke Jawa

"Proses penyidikannya sedang berjalan, nanti kami akan umumkan siapa saja mereka setelah proses penyidikan selesai," imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua tersangka dimaksud atas nama Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga.

Lihat Juga :

KPK Ungkap Dirut Amarta Karya Cuci Uang dengan Main Saham

Sebelumnya, KPK lebih dulu memproses hukum Direktur Utama PT Amarta Karya Catur Prabowo dan Direktur Keuangan PT Amarta Karya Trisna Sutisna.

KPK menduga ada sekitar 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna. Kasus tersebut disinyalir mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp46 miliar.

Lihat Juga :

KPK Tetapkan Dirut PT Amarta Karya Catur Prabowo Tersangka TPPU

Lebih lanjut, KPK juga memproses hukum Catur Prabowo dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pencucian uang yang diduga dilakukan Catur di antaranya dengan menempatkan, membelanjakan, dan mengubah bentuk dengan tujuan menyamarkan asal-usul sumber penerimaannya sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU TPPU.

(ryn/pua)

[Gambas:Video CNN]