yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

AS mengungkapkan lima unit militer Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap warga Palestina di Tepi Barat sebelum serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023.

Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel, seperti diberitakan Reuters pada Senin (29/4), mengatakan empat unit secara efektif dalam upaya mempertanggungjawabkan hal tersebut.

Lihat Juga : Blinken Minta Hamas Segera Sepakati Proposal Gencatan Senjata Gaza

Sementara itu, Israel telah mengirimkan informasi tambahan mengenai unit kelima mereka sehingga AS sedang melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah terkait hal itu.

"Setelah proses yang hati-hati, kami menemukan lima unit militer Israel bertanggung jawab atas insiden pelanggaran hak asasi manusia berat. Semua terjadi sebelum 7 Oktober dan tidak ada yang terjadi di Gaza," kata Patel.

"Empat unit secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggarannya, yang kami harapkan bakal dilakukan mitra-mitra kami," tuturnya.

"Untuk unit lainnya, kami terus melakukan konsultasi dan keterlibatan dengan pemerintah Israel," Patel menegaskan.

[Gambas:Video CNN]

Patel menolak mengidentifikasi lebih lanjut unit-unit militer Israel, insiden yang terjadi, atau mengungkapkan tindakan yang telah diambil pemerintah Israel terhadap anggota mereka atas pelanggaran HAM berat itu.

Reuters memberitakan unit khusus yang diduga terlibat adalah batalion bernama Netzah Yehuda, yang sebagian besar terdiri dari Yahudi ultra-Ortodoks dan anggota militer nasionalis agama lainnya.

Dalam kesempatan itu, Patel mengatakan penjualan senjata AS ke unit-unit militer Israel itu tidak akan terpengaruh.

Pilihan Redaksi Menteri Israel Bela Diri usai Kecelakaan Gegara Terabas Lampu Merah Kedubes Israel di Semua Negara Diminta Siaga, Ada Apa?

Undang-undang AS melarang pemerintah mendanai atau mempersenjatai pasukan keamanan asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM. AS hingga kini memberikan bantuan militer kepada para sekutunya di seluruh dunia, termasuk Israel.

Undang-undang Leahy, yang disusun Senator A.S. Patrick Leahy pada akhir 1990-an, melarang pemberian bantuan militer kepada individu atau unit pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dan belum diadili.

Hal tersebut diumumkan setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada awal April 2024 telah membuat "keputusan" terkait dugaan Israel melanggar serangkaian undang-undang AS yang melarang pemberian bantuan militer kepada individu atau unit pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Lihat Juga : Apakah Pengadilan ICC Bisa Tangkap Netanyahu?

Perilaku militer Israel semakin mendapat sorotan karena telah membunuh sekitar 34.500 warga Palestina di Gaza. Banyak dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Kondisi itu juga membuat Gaza kekurangan pangan yang ekstrem telah memicu ketakutan akan kelaparan.

Serangan Israel dilancarkan sebagai respons terhadap serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menurut Israel 1.200 orang tewas dan sejumlah warga disandera.

(AFP/chri)