yoldash.net

Poin-poin Kritikan Pakar Asing soal MK Tolak Sengketa Pilpres 2024

Pakar politik dari Australia, Ian Wilson, menjadi sorotan atas kritikannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sidang sengketa Pilpres 2024.
Pakar politik dari Australia, Ian Wilson, menjadi sorotan atas kritikannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sidang sengketa Pilpres 2024. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Daftar Isi
  • Sorot bansos tak berkaitan
  • MK dinilai terjebak
  • Pemilu prosedural yang curang
Jakarta, Indonesia --

Pakar politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch, Australia, Ian Wilson, menjadi sorotan atas kritikannya terhadap argumen Mahkamah Konstitusi (MK) soal pertimbangan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4).

Putusan MK terkait perselisihan tersebut telah memantik sejumlah pengamat untuk memberi kritikan hingga masukan terhadap proses demokrasi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wilson menyoroti beberapa poin putusan MK yang berkaitan dengan pencalonan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Berikut sejumlah poin yang dinyatakan oleh Ian Wilson soal putusan sengketa Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT

Sorot bansos tak berkaitan

Ian Wilson menyoroti spekulasi MK terkait keterkaitan bansos dengan pemilih karena tidak mempunyai korelasi yang jelas.

"Mereka tampak berspekulasi dengan mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara peningkatan bansos dengan pemilih, seolah insentif material tidak berpengaruh, dan tidak ada bukti tujuan politik dalam pembagian bansos itu," ungkap Wilson kepada Indonesia.com.

Wilson lanjut menggarisbawahi saran MK yang menyebut bansos sebaiknya perlu diatur dalam undang-undang tahapan pemilu agar tak memicu berbagai penyimpangan.

"Ini tampak kontradiktif, tetapi menunjukkan pemisahan antara prosedur yang ada, dan norma-norma etika dalam berpolitik," lanjut dia.

MK dinilai terjebak

Wilson juga menyoroti salah satu putusan MK yang menilai pencalonan Gibran di Pilpres 2024 dianggap sah dan tak terbukti ada unsur nepotisme.

Dia lantas berkomentar bahwa MK berada dalam posisi terjebak karena sengketa tersebut.

"Keputusan dapat diprediksi. MK terjebak, mengingat bahwa keputusan MK tentang pencalonan Gibran, yang walaupun dinilai tidak etis karena peran Anwar Usman (Paman Gibran) sebagai ketua MK dalam keputusan itu, tetap dipertahankan," ujar Wilson kepada Indonesia.com.


Pemilu prosedural yang curang

Wilson turut menggarisbawahi dissenting opinion terkait pertimbangan keputusan MK terhadap gugatan perkara perselisihan hasil pemilu.

"Dalam keputusan-keputusan hari ini tampak pola yang sama: antar penyesuaian prosedur pemerintah dan dan norma-norma etika," ujar Wilson kepada Indonesia.com pada Senin (23/4).

Dia lanjut menjelaskan bahwa dissenting opinion dan kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya di Orde Baru.

"Itu diucapkan dalam dissenting opinion yang mengatakan bahwa di Orde Baru pun pemilu yang sudah dianggap diatur untuk dimenangkan pemerintah, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Singkat kata, pemilu sesuai prosedur tetapi curang," tambahnya.

Kendati demikian, putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 bisa mengambil perhatian tak hanya nasional melainkan mancanegara.

Pendapat Ian Wilson selaku pakar asing menjadi salah satu bukti bagaimana demokrasi di Indonesia menjadi sorotan dunia, terlepas dari sengketa dan masalah yang terjadi.

(val/rds)


[Gambas:Video CNN]

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat