yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merespons soal maraknya penutupan operasional pabrik tekstil di Indonesia pada awal 2024.

Penutupan pabrik tersebut berimbas kepada sekitar 13.800 buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Januari 2024 hingga Juni 2024.

"Jika ada perusahaan yang akan melakukan PHK, tentu yang kami dorong adalah benar-benar PHK itu sebagai jalan terakhir," kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Ia menekankan pihaknya akan terus melakukan segala bentuk upaya, termasuk efisiensi dan mengedepankan dialog antara pihak-pihak terkait.

Lihat Juga : Kebijakan Airlangga yang Buat Pengusaha Asing Senang-Ucap Terima Kasih

Ida mengatakan tidak sedikit perusahaan yang menunjukkan tanda-tanda sedang mengalami PHK. Sejumlah perusahaan tersebut pun kerap berkonsultasi baik manajemennya, maupun pihak yang mewakili pekerja.

"Alhamdulillah berakhir dengan kesepakatan dan tidak jadi melakukan PHK. Upaya-upaya dialog seperti ini terus kita lakukan," ungkap dia lebih lanjut.

Ida menegaskan jika sebuah perusahaan terpaksa harus melakukan PHK, maka pihaknya akan meminta perusahaan agar dipastikan hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Menurut dia, perusahaan yang produksinya berkurang berpotensi tutup karena kondisi ekonomi global yang tidak bisa dihindarkan.

Lihat Juga : Curhat Pedagang Pasar Tanah Abang Jelang Iduladha: Engga Ada yang Beli

"Mungkin ada pengaruh juga isu tentang Palestina-Israel, itu mengurangi produksi perusahaan. Kayak begitu terus kita dialog-an, kita carikan jalan keluar," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebut memang ada sejumlah perusahaan besar bidang tekstil di Jawa Tengah yang tadinya berencana melakukan PHK.

Namun setelah dicek, rupanya pelaksanaan PHK itu dibatalkan.

"Tapi tadi barusan saya cek waktu saya di dalam saya telepon kadis-nya (kepala dinas) enggak akan PHK. Tapi akan ada penurunan, karena memang dia turun penjualannya, produksi menurun. Sedang lapor ke dinas boleh enggak kalau ada hal-hal hak karyawan yang diturunkan, misalnya enggak ada lembur," jelas dia.

"Masih kami monitor, sepanjang tidak mengganggu kenyamanan pekerja, kita mungkin masih mempertimbangkan. Tapi kalau sudah sampai enggak dibayar sama sekali, itu kan enggak benar," sambung Indah.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)