yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono enggan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum tersedia akses air bersih di sana.

Ia menuturkan air bersih merupakan kebutuhan esensial yang tidak ada subtitusinya. Basuki baru mau 'hijrah' asalkan hal itu terpenuhi.

"Kalau listrik bisa pakai jenset, walaupun sekarang sudah ada PLN. Tapi kalau air, mau mandi pakai apa? Masa pakai air botolan, kan enggak," katanya kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5).

Namun, tenang saja, ia menargetkan akses air bersih tersedia di IKN pada akhir Juni mendatang.

Lihat Juga : Menkes Mau Datangkan Dokter Asing, Tiru Naturalisasi ala Timnas Bola

"Kita masukkan insya Allah akhir Juni ke hotel dan kantor kantor, sampai ke rumah," imbuhnya.

Basuki menjelaskan teknologi yang dipakai untuk penyediaan air di IKN nantinya bukan hanya menghasilkan air bersih semata, tetapi air yang aman dan siap minum.

Sebelumnya, Basuki memang berencana pindah ke IKN pada Juli 2024.

"Mudah-mudahan Juli nanti, kalau air bisa masuk Juni. Saya dengan istri saya (ke IKN)," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/4).

Lihat Juga : ANALISIS Perlukah Prabowo Pecah Kementerian Perumahan dari PUPR?

Ia menambahkan kepindahannya akan terlaksana saat air minum sudah terdistribusi.

Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN membangun dua instalasi pengolahan air minum (IPA) untuk memasok air minum ke IKN.

IPA pertama merupakan infrastruktur intake Sungai Sepaku berkapasitas 350 liter per detik dengan pendanaan dari APBN.

Sedangkan IPA kedua dipasang di Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 300-350 liter per detik dengan pendanaan dari hibah yang diberikan oleh Korea Selatan.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan IPA dari intake Sungai Sepaku dapat diselesaikan terlebih dahulu.

Basuki akan memastikan bahwa pasokan air di IKN aman, sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di sana.

Untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, Basuki bakal mengunjungi IKN. Peninjauan ini dilakukannya sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo.

"Saya mau duluan sebelum Presiden, mudah-mudahan sebelum beliau, saya mau lihat dulu. Progresnya kan Juli harus jadi, jadi jadwal saya sendiri," katanya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi menyatakan rencananya untuk berkantor di IKN setelah bandara dan jalan tol dapat beroperasi, yang diperkirakan mulai Juli 2024.

[Gambas:Video CNN]

(lom/pta)